RM.id Rakyat Merdeka - Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menyampaikan perkembangan penanganan perkara terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lainnya.
Suyudi menyebut perkara ini berawal pada kurun waktu tahun 2025 sampai 2026, ketika AS selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) diduga memerintahkan penyadapan secara lisan, tanpa surat permohonan dari penyidik. Sehingga, sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum.
Selanjutnya, pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk melakukan perintah penyadapan. Serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan Pen Link X (PLX).
"Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor. Sehingga, pada 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, dengan identitas pelapor dirahasiakan," ungkap Suyudi dalam rapat dengan Komisi III DPR di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan, dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan atau akses ilegal, dan atau penghapusan data elektronik.
Dugaan Modus Operandi
Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan. Yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user, dan penghapusan data.
Baca juga : Polri Tidak Pandang Bulu
"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, yang kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Selanjutnya, perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp, tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi," jelas Suyudi.
Kedua, provisioning. Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem LIMS, tanpa melalui verifikasi dan filterisasi terhadap keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
Ketiga, dalam pelaksanaan penyadapan melalui sistem PLX, petugas mendengarkan dan mengekspor hasil penyadapan, kemudian menuangkan ke dalam transkripsi.
Keempat, pelaporan hasil penyadapan dilakukan secara berjenjang kepada Kabagmon SU hingga Jenderal LSP.
Kelima, penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS, yang dilaksanakan oleh tim TSU.
Suyudi menerangkan, dalam pelaksanaannya, proses provisioning digambarkan melalui dua jalur. Yaitu jalur A (jalur resmi) dan jalur internal (jalur atensi).
Baca juga : Habiburokhman Minta Kapolri Buka Fakta Kasus Penyadapan Ilegal Kelompok LSP
Jalur A atau jalur resmi dilaksanakan berdasarkan Perkap Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009. Proses ini diawali dengan surat permohonan penyidik, yang dilengkapi laporan polisi, resume analis, dan chart. Selanjutnya, dilakukan verifikasi, persetujuan secara berjenjang, hingga pelaksanaan provisioning oleh tim TSU.
Jalur B atau jalur internal atensi, diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
"Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP, dilanjutkan dengan analis persetujuan internal dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU," beber Suyudi.
Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama. Sehingga, aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi.
Bentuk Penyimpangan
Suyudi menjelaskan, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Polri, penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik. Dilengkapi persyaratan yang ditentukan, serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur yang berlaku.
Selanjutnya, proses provisioning dilaksanakan setelah persyaratan terpenuhi.
Baca juga : Disidang Etik, 1 TSK Penyadapan Diberhentikan Tidak Hormat
Hasil penyadapan hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah. Sedangkan pemusnahan data harus dilaksanakan sesuai ketentuan, dan dilengkapi berita acara.
"Namun, dalam perkara ini, ditemukan penyimpangan berupa perintah tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik," papar Suyudi.
"Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan," tandasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.