RM.id Rakyat Merdeka - Kuasa Hukum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Elza Syarief, menyerahkan sejumlah dokumen hukum dan aset organisasi kepada pendiri IWAPI, Dewi Motik Pramono.
Penyerahan tersebut mencakup dokumen kepemilikan tanah dan bangunan, serta hibah hak atas merek, nama, logo, dan atribut IWAPI.
Penyerahan dilakukan di Jakarta, Kamis (12/11/2026), oleh Elza Syarief yang juga merupakan Ketua Umum DPP IWAPI periode 2013-2016 kepada Dewi Motik Pramono.
Elza mengatakan, penyerahan tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan kejelasan administrasi dan kepastian hukum atas kepemilikan serta pengelolaan aset organisasi.
"Penyerahan ini mencakup seluruh dokumen penting yang berkaitan dengan aset dan legalitas IWAPI, termasuk dokumen tanah dan bangunan, serta hibah merek, nama, logo, dan atribut organisasi kepada Ibu Dewi Motik selaku pendiri IWAPI," kata Elza.
Menurut Elza, nama, logo, dan sejumlah atribut IWAPI sebelumnya telah didaftarkan atas nama KI Sjahnaz Sahirsjah & Partners pada April 2012.
Selanjutnya, pada 12 November 2026, hak atas merek tersebut diserahterimakan melalui mekanisme hibah kepada Dewi Motik Pramono.
Baca juga : Usai Disahkan Kemenkum, IWAPI Gaspol Berdayakan 40 Ribu Pengusaha Perempuan
Proses hibah akan dituangkan dalam akta hibah oleh notaris dari Kantor Sjahnaz Sahirsjah sesuai Surat Nomor 166/SnZ-It-ts/XI/2026.
"Dengan adanya hibah ini, kami berharap tidak ada lagi ketidakjelasan terkait penggunaan nama, logo, dan atribut IWAPI. Penggunaannya harus memperoleh izin dari Ibu Dewi Motik selaku penerima hibah dan pemegang hak merek," ujar Elza.
Dalam proses serah terima tersebut, terdapat sejumlah dokumen dan aset penting yang diserahkan, meliputi dokumen hukum, dokumen kepemilikan tanah dan bangunan IWAPI Pusat, serta dokumen tanah dan rumah di Jurangmangu, Tangerang.
Untuk aset IWAPI Pusat, dokumen yang diserahkan antara lain NPWP IWAPI Nomor 02.062.279.1-071.000, IMB Nomor 10651/IMB/1990, serta Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 863 atas nama Perkumpulan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia tertanggal 31 Oktober 2003.
Selain itu, diserahkan pula Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Izin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan, Akta Pendirian Yayasan Pusat Pendidikan IWAPI tertanggal 30 November 1979, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IWAPI Nomor 87.
Dokumen lainnya meliputi perjanjian sewa-menyewa Site Cikini 6 Hub dengan PT Indosat Tbk serta kuitansi pembayaran sewa lahan tower dan radio GSM dari PT Indosat senilai Rp 277.778.000.
Sementara itu, dokumen tanah dan rumah di Jurangmangu, Tangerang, mencakup permohonan sertifikat, surat pernyataan tanah atas nama Sujatunah, sertifikat Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 1987 dan 1989, akta jual beli tahun 1985, serta dokumen Panitia Pengkavlingan Pondok IWAPI.
Baca juga : Tatyana Jadi Ketum IWAPI, AHY Dorong Pengusaha Perempuan Melompat Lebih Tinggi
Penyerahan juga mencakup dokumen asuransi aset IWAPI berupa polis asuransi barang-barang aset dari Allianz Nomor JKT-G-0412-06F0022048 untuk periode 1 Desember 2008.
Elza menegaskan, kelengkapan dokumen tersebut penting untuk memastikan aset organisasi memiliki dasar administrasi dan legalitas yang jelas.
"Kami ingin seluruh dokumen dan aset organisasi dapat dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting agar aset IWAPI tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan sesuai tujuan pendirian organisasi," tegasnya.
Prosesi serah terima tersebut disaksikan sejumlah tokoh dan jajaran pengurus IWAPI, antara lain Dr. Inche D.P. Sayuna; Dr. Hj. Masayra Ram Idjal; Rahmawati Dzaelani; Hj. Sri Sulartiningsih; Ir. Evie Maijaroh; dan Dina Budi Prabhu.
Turut menyaksikan Ketua Harian Titik Verdi, Sekretaris Jenderal Marleen J. Petta, Bendahara Umum Agung Puspa, serta Ketua Bidang Organisasi IWAPI Diah Rivani.
Di tengah dinamika internal organisasi, pengurus IWAPI hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Bandung juga terus melanjutkan proses organisasi dan menempuh langkah hukum terkait Surat Keputusan (SK) kepengurusan IWAPI hasil Munas Jakarta.
Pengurus hasil Munaslub menilai SK kepengurusan tersebut tidak memenuhi persyaratan sehingga dinilai tidak sah.
Baca juga : Terpilih Aklamasi, Tatyana Sentani Ajak Seluruh DPD IWAPI Bersatu
Elza mengatakan, langkah hukum tersebut dilakukan untuk menegakkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi sekaligus menjaga kepastian hukum bagi seluruh anggota IWAPI.
"Langkah hukum ini merupakan bagian dari upaya menegakkan aturan organisasi. Kami ingin memastikan seluruh proses kepengurusan berjalan sesuai AD/ART sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di lingkungan IWAPI," ungkapnya.
Melalui penyerahan dokumen dan aset tersebut, DPP IWAPI hasil Munaslub bersama Dewi Motik berharap kepemimpinan organisasi ke depan dapat menjaga, mengelola, dan mengembangkan seluruh aset secara tertib, transparan, serta akuntabel.
Elza menegaskan, aset dan legalitas organisasi harus dijaga sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap sejarah dan cita-cita pendirian IWAPI.
"Kami berharap penyerahan ini menjadi langkah positif untuk menjaga aset, kehormatan, dan keberlanjutan IWAPI sebagai wadah perjuangan wanita pengusaha Indonesia," pungkas Elza.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.