RM.id Rakyat Merdeka - Dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dijatuhi hukuman penjara dalam perkara suap dan gratifikasi terkait importasi barang.
Mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I, Orlando Hamonangan alias Ocoy, divonis 6 tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp 5,5 miliar. Sementara mantan Kasubdit Intelijen, Sisprian Subiaksono, dihukum 7 tahun penjara dengan uang pengganti Rp 9,7 miliar.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terpisah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026) malam.
Majelis hakim menyatakan Orlando terbukti menerima suap dari para petinggi PT BR Cargo (Group) serta gratifikasi dari pengusaha impor barang dan pengusaha rokok terkait jabatannya di lingkungan DJBC.
“Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, oleh karena itu, selama 6 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori saat membacakan amar putusan.
Selain pidana penjara, hakim menjatuhkan denda sebesar Rp 1 miliar. Apabila tidak dibayar, denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
Orlando juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 5,5 miliar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Jika tidak dibayar, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.
“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun,” ujar hakim.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut perbuatan Orlando memberatkan karena bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Perbuatannya juga dinilai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap DJBC khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya.
Baca juga : Hendri Satrio: Jangan Pilih Yang Berambisi Maju 2029
Sementara itu, hal yang meringankan adalah Orlando belum pernah dipidana, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta telah mengabdi selama puluhan tahun sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan memiliki prestasi.
“Terdakwa mempunyai istri dan anak serta keluarga yang menjadi tanggung jawabnya,” lanjut hakim.
Majelis hakim menyatakan Orlando terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bea dan Cukai.
Vonis tersebut lebih ringan 1,5 tahun dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya menuntut Orlando dengan pidana 7 tahun dan 6 bulan penjara.
Kuasa hukum Orlando, Dion Pongkor, mengaku kecewa terhadap putusan majelis hakim. Menurutnya, sejak tahap penyidikan, KPK meminta kliennya bersikap kooperatif dan menjadi saksi mahkota.
Pengajuan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak perkara dilimpahkan ke persidangan pada Juni 2026.
“Dan kalau dilihat, perbuatan ini kan terbuktinya karena keterangan kita, kita kan saksi kunci,” ujar Dion seusai persidangan.
Dion menilai, berdasarkan ketentuan yang berlaku, status saksi mahkota seharusnya menjadi pertimbangan untuk memberikan keringanan hukuman lebih besar.
Ia juga membandingkan vonis Orlando dengan terdakwa lain yang menurutnya mendapatkan pengurangan hukuman hingga tiga tahun.
“Jadi, nggak ada gunanya tuh saksi mahkota, ngapain diiming-imingi saksi mahkota, yang ngajuin saksi mahkota juga kan KPK, bukan kita. Nggak dipertimbangkan sama sekali (oleh hakim),” cetus Dion.
Baca juga : Mardani Ali Sera: Perlu Dipertimbangkan Dari Kalangan Ekonom
Meski demikian, Dion menyatakan pihaknya belum menentukan langkah hukum selanjutnya. Kuasa hukum akan memanfaatkan waktu tujuh hari untuk mempertimbangkan putusan tersebut.
Sisprian Divonis 7 Tahun dan Uang Pengganti Rp 9,7 Miliar
Dalam sidang terpisah, majelis hakim menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada mantan Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC, Sisprian Subiaksono.
Hakim menyatakan Sisprian terbukti menerima suap terkait importasi barang serta gratifikasi dari pengusaha impor dan pengusaha rokok.
“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu, selama 7 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori saat membacakan amar putusan.
Selain pidana penjara, Sisprian dijatuhi denda Rp 1 miliar. Apabila tidak dibayar, denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
Hakim juga membebankan uang pengganti sebesar Rp 9,7 miliar. Rinciannya, Rp 7,4 miliar, 150.000 dolar Singapura atau setara Rp 2,12 miliar berdasarkan kurs Rp 14.190, serta 10.000 dolar AS atau setara Rp 182,4 juta berdasarkan kurs Rp 18.242.
Uang pengganti tersebut wajib dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar, harta benda Sisprian dapat disita dan dilelang jaksa untuk menutupi kewajiban tersebut.
“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun,” lanjut hakim.
Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim menyebut perbuatan Sisprian bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas korupsi. Perbuatannya juga dinilai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap DJBC dan Kementerian Keuangan.
Adapun hal yang meringankan, Sisprian belum pernah dipidana, telah mengabdi puluhan tahun sebagai PNS dan memiliki prestasi. Hakim juga mempertimbangkan pengakuan dan penyesalan Sisprian atas perbuatannya serta tanggung jawabnya terhadap keluarga.
Baca juga : RUU Hak Cipta Beri Payung Hukum Bagi Pencipta Karya
Majelis hakim menyatakan, Sisprian terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi.
Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa KPK yang sebelumnya menuntut Sisprian dengan pidana 10 tahun penjara.
Dalam surat dakwaan, penerimaan suap dilakukan Orlando bersama Sisprian dan mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC, Rizal. Rizal lebih dulu divonis 9 tahun penjara, denda Rp 1 miliar serta uang pengganti Rp 15,7 miliar.
Total suap yang diterima para pejabat Bea dan Cukai tersebut mencapai Rp 63,5 miliar. Jumlah itu terdiri atas uang tunai Rp 61,7 miliar dalam mata uang dolar Singapura serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp 1,8 miliar.
Pemberian suap dan fasilitas tersebut berasal dari tiga petinggi PT BR Cargo (Group), yakni John Field selaku pemilik, Deddy Kurniawan Sukolo selaku Manajer Operasional, dan Andri selaku Ketua Tim Dokumen. Ketiganya juga telah divonis bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
John Field dan pihak lainnya diduga memberikan suap agar perusahaan mereka memperoleh keistimewaan dalam proses kepabeanan. Dengan demikian, barang impor perusahaan dapat lebih cepat keluar dari proses pengawasan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Selain suap, jaksa juga mendakwa Rizal, Sisprian, Orlando, dan mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai DJBC, BBP, menerima gratifikasi dengan total Rp 15,2 miliar.
Penerimaan uang secara tidak sah tersebut berlangsung sejak September 2024 hingga Januari 2026 dari sejumlah pengusaha impor dan pengusaha rokok. YUD
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.