RM.id Rakyat Merdeka - Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) menggelar Sidang Promosi Doktor untuk promovendus M. Maulana Bungaran, di Aula Nusantara Lantai 4 FHUP, Jakarta, Sabtu (14/11/2026). M. Maulana Bungaran, yang saat ini menjabat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul "Rekonstruksi Norma Pertanggungjawaban Pidana Tim Kampanye Terselubung di Tempat Ibadah".
Kebuntuan Hukum Kampanye Terselubung
Dalam pemaparannya, Maulana menjelaskan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan umum sering kali menghadapi kebuntuan normatif, khususnya terkait eksploitasi ruang sakral oleh aktor yang tidak terdaftar resmi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang melarang kampanye di tempat ibadah, rezim hukum pemilu di Indonesia masih tersandera oleh kekakuan asas lex stricta pada Pasal 280 ayat (1) huruf h juncto Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Ketentuan tersebut membatasi subjek hukum hanya pada pelaksana, peserta, dan tim kampanye resmi, sehingga menciptakan impunitas bagi tim kampanye terselubung di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan yuridis larangan kampanye terselubung di tempat ibadah pasca-putusan Mahkamah Konstitusi, mengevaluasi pertanggungjawaban pidana dalam sistem Gakkumdu, serta merumuskan rekonstruksi norma pidana pemilu yang berkeadilan substantif guna memproteksi tempat ibadah dari intrusi politik praktis.
Metode Penelitian
Baca juga : Raih Gelar Doktor, Ketua KPK Usung Gagasan Atasi Konflik Kepala Daerah-Wakilnya
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang menitikberatkan pada kekosongan norma (vacuum of norm) dan kebuntuan asas legalitas formil.
Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan silogisme deduktif serta penafsiran hukum (hermeneutika hukum).
Sebagai pisau bedah utama, penelitian ini mengoperasionalkan Teori Negara Hukum Pancasila sebagai grand theory, Teori Pertanggungjawaban Pidana sebagai middle range theory, serta Teori Hukum Integratif sebagai applied theory. Selain itu, komparasi dilakukan dengan menelaah sistem pertanggungjawaban pidana pemilu di Korea Selatan, Singapura, Inggris, dan Malaysia.
Hasil Penelitian: Tiga Pilar Rekonstruksi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelumpuhan penegakan hukum di Gakkumdu bersumber pada cacat taksonomi subjek hukum dan dominasi pencarian kebenaran formil administratif yang mengesampingkan kebenaran materiil kejahatan pemilu.
Ketiadaan status pendaftaran sebagai tim kampanye resmi justru menjadi tameng hukum yang membebaskan pelaku kampanye terselubung di tempat ibadah dari jerat pidana.
Mengadaptasi doktrin unauthorized campaigning dari Singapura, pembatasan kampanye ruang agama dari Korea Selatan, serta sentralisasi otorisasi dari Inggris, penelitian ini merumuskan konsep Arsitektur Norma Integratif (Integrated Normative Architecture) untuk merekonstruksi Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu.
Rekonstruksi preskriptif tersebut bertumpu pada tiga pilar utama:
Pertama, perluasan kualifikasi subjek delik secara eksplisit menjadi "Setiap orang" untuk menjerat pelaku riil tim kampanye terselubung yang mengganggu kemurnian elektoral;
Kedua, penerapan pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) secara proporsional dalam arti fungsional untuk menjerat sikap pembiaran (tacit consent) dari peserta pemilu yang menerima keuntungan elektoral;
Ketiga, implementasi sistem jalur ganda (double track system) yang menyintesiskan sanksi pidana penjara serta denda maksimal bagi pelaku lapangan, secara paralel dengan sanksi administratif berupa pembatalan atau diskualifikasi bagi peserta pemilu.
Baca juga : Promosi Doktor Ilmu Hukum FHUP, Anggota KPPU Raih Predikat Summa Cum Laude
Formulasi norma baru ini memberikan jaminan kepastian hukum, mencegah impunitas, dan mewujudkan keadilan substantif sesuai dengan kaidah Negara Hukum Pancasila.
Maulana memberikan tiga saran terstruktur:
1. Kepada Pembentuk Undang-Undang dan Penyelenggara Pemilu
Disarankan kepada DPR dan Pemerintah serta KPU dan Bawaslu untuk segera mengharmonisasikan makna yuridis dan tafsir organik pada undang-undang maupun peraturan turunannya. Harmonisasi ini mendesak dilakukan agar makna kejahatan kampanye di tempat ibadah dipahami sebagai kejahatan perampasan kemerdekaan batin pemilih (spiritual undue influence), sehingga tafsir legalistik tekstual tidak lagi bertentangan dengan supremasi konstitusional.
2. Kepada Aparat Penegak Hukum di Gakkumdu
Disarankan kepada jajaran Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk meninggalkan paradigma legisme-positivistik yang kaku. Aparat harus berani melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) yang progresif dengan memaksimalkan penggunaan bukti tidak langsung (circumstantial evidence) guna membuktikan adanya relasi instruksional maupun pembiaran dari peserta pemilu terhadap tim kampanye terselubung, sehingga dugaan tindak pidana tidak serta-merta digugurkan karena ketiadaan bukti administratif terdaftar resmi di KPU.
3. Kepada DPR bersama Pemerintah
Disarankan untuk merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan memasukkan rumusan delik baru berdasarkan model Integrated Normative Architecture. Revisi legislasi tersebut harus secara tegas mengakomodasi perluasan subjek hukum kampanye menjadi "Setiap orang", serta mempositifkan mekanisme double track system dan vicarious liability agar tidak ada lagi celah hukum bagi tim kampanye terselubung yang mengeksploitasi sentimen keagamaan di ruang sakral peribadatan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.