Raih Gelar Doktor, Ketua KPK Usung Gagasan Atasi Konflik Kepala Daerah-Wakilnya

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Pelita Harapan (UPH) dengan predikat Summa Cum Laude.

Summa Cum Laude adalah predikat kehormatan akademik tertinggi yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusan dengan pencapaian prestasi luar biasa.

Gelar tersebut diraih Setyo setelah berhasil mempertahankan disertasi berjudul "Mewujudkan Hubungan Kerja Harmonis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia" dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UPH di Karawaci, Tangerang, Sabtu (14/11/2026).

Sidang dipimpin Rektor UPH Dr. (Hon.) Jonathan Limbong Parapak, M.Eng.Sc. selaku ketua sidang. Sejumlah akademisi turut menjadi tim penguji, di antaranya Prof. Dr. Arif Hidayat, S.H., M.S., Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H, Associate Prof. Dr. Veliana Tanaya, S.H., M.H., dan Dr. Agustin Teras Narang, S.H.

Dalam disertasi yang disusun di bawah bimbingan promotor Associate Prof. Dr. Henri Sulistiobudi, S.H., LL.M. dan Associate Prof. Tommy Hendra Purwaka, S.H., LL.M., Ph.D. (almarhum) selaku ko-promotor tersebut, Setyo mengkaji persoalan hubungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Mulai dari aspek pengaturan hukum, realitas pelaksanaannya, gagasan, hingga konsep ideal untuk mewujudkan hubungan kerja yang harmonis.

"Disertasi ini memotret satu fenomena dan mengkaji persoalan hukum terkait dengan hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia," ujar Setyo saat memaparkan disertasinya.

Setyo mengungkapkan, hampir 60 persen hubungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah di berbagai daerah menunjukkan adanya disharmoni.

Menurutnya, disharmoni hubungan tersebut tidak semata-mata disebabkan faktor karakter personal atau perbedaan afiliasi politik. Namun, berakar pada desain hukum atau regulasi, serta kelemahan sistem.

Baca juga : Ketua KPK Setyo Budiyanto Raih Gelar Doktor

"Lebih disebabkan karena problem by system, bukan by person," imbuh Jenderal Polisi Punawirawan Bintang Tiga ini. 

Penyempurnaan Regulasi

Setyo menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kepala daerah dan wakil kepala daerah memperoleh legitimasi melalui one-ticket election, atau satu proses pemilihan. 

Namun, dalam praktik pemerintahan daerah, wakil kepala daerah justru kerap ditempatkan sebatas pembantu kepala daerah.

Dalam penelitiannya, Setyo menemukan bahwa masalah ketidakpastian dalam memaknai posisi, peran, dan kewenangan wakil kepala daerah tercantum dalam frasa 'membantu', dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diperbarui melalui UU Nomor 9 Tahun 2015.

"Promovendus memandang bahwa tafsir yang kurang tepat, dapat dikatakan sumbang, terhadap hanya satu frasa, yaitu kata 'membantu', rupanya dapat menimbulkan guncangan dalam relasi pemerintahan daerah yang dampaknya terasa hampir merata dari ujung barat hingga timur Indonesia," tutur Setyo.

Setyo mengidentifikasi kondisi wakil kepala daerah sebagai Pseudo Authority atau kewenangan semu, yakni keadaan ketika seseorang secara formal berada dalam struktur pemerintahan dan memiliki legitimasi politik, tetapi batas kewenangan fungsionalnya tidak dibangun secara jelas dan memadai oleh hukum.

Menurut Setyo, apabila ketidakjelasan tersebut terus berulang dan membentuk pola relasi pemerintahan, kondisi itu dapat berkembang menjadi Disharmony by Design. Pada titik ini, kata Setyo, akan muncul persoalan dalam hubungan antara UU Pemerintahan Daerah dan UU Pilkada. 

"Terdapat ketegangan relasi yang bersumber dari penggunaan frasa ‘membantu’ yang berkonotasi lemah secara fungsi dan peran," tuturnya. 

Selain itu, akan muncul ketegangan norma karena ketidaksinkronan antara desain pemilihan kepala daerah (electoral design) dengan desain pemerintahan (governmental design).

Baca juga : Diperiksa 5 Jam, Nusron Berinisiatif Datangi KPK

Di satu sisi, kepala daerah dan wakil kepala daerah memperoleh legitimasi elektoral melalui satu proses pemilihan.

Namun, di sisi lain, pengaturan pemerintahan belum memberikan kejelasan mengenai pembagian fungsi dan kewenangan keduanya.

Berdasarkan temuan tersebut, Setyo memandang perlu dilakukan rekonstruksi hubungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui penyempurnaan regulasi.

Menurutnya, regulasi perlu memberikan kejelasan pembagian kewenangan substantif antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Jika kepala daerah dan wakil kepala daerah memperoleh mandat demokratis dalam satu proses politik, maka mandat tersebut perlu tercermin secara jelas dan proporsional dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing.

"Proporsional bukan berarti sama, tetapi jelas, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Namun, diingatkannya, penyempurnaan regulasi juga harus mempertimbangkan persoalan nyata di lapangan serta melibatkan para pemangku kepentingan.

"Setelah itu, menerjemahkan berbagai perspektif tersebut ke dalam bahasa hukum, dan menemukan titik temu yang dapat diterima semua pihak, tanpa kehilangan prinsip setia pada konstitusi atau constitutional fidelity," ucapnya.

Konsep Single Chief Executive

Selain penyempurnaan regulasi, salah satu kebaruan (novelty) yang ditawarkan Setyo adalah konsep single chief executive dalam pengaturan pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Baca juga : KPK Belum Putuskan, Akan Jemput Nusron Atau Tidak

Konsep tersebut menempatkan kepala daerah sebagai pemegang mandat elektoral utama sekaligus pusat kepemimpinan eksekutif.

Sementara itu, wakil kepala daerah memperoleh kedudukan melalui mekanisme institusional yang diatur berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Dalam desain tersebut, kewenangan wakil kepala daerah ditempatkan dalam status atribusi yang terbatas.

"Dengan demikian, kepala daerah tetap menjadi pusat kepemimpinan eksekutif, sedangkan wakil kepala daerah berperan sebagai mitra strategis atau strategic partner," jelasnya. 

Setyo menjelaskan, hubungan kedua pejabat tersebut tidak seharusnya hanya bergantung pada kecocokan atau chemistry personal. Keduanya harus memiliki kejelasan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab.

Ia mengibaratkan hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti kemitraan antara nakhoda dan navigator dalam sebuah kapal.

Nakhoda bertugas menentukan arah pelayaran sesuai kompas konstitusi, sedangkan navigator memastikan perjalanan tetap berada pada jalur yang benar.

"Demikian juga hubungan kepala daerah. Satu kepemimpinan, dua fungsi, dan satu tujuan," paparnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.