BREAKING NEWS
 

Bos Tambang Bauksit Sudianto Segera Diadili di PN Jakpus

Reporter : MOEHAMMAD WAHYUDIN
Editor : OKTAVIAN SURYA DEWANGGA
Selasa, 17 November 2026 12:09 WIB
Foto: M. Wahyudin/RM.

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) segera menyidangkan perkara dugaan korupsi tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) bauksit oleh PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) di Kalimantan Barat periode 2017-2025.

Perkara tersebut turut menyeret pemilik PT QSS, Sudianto alias Aseng. Akibat perkara ini, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai lebih dari Rp 4 triliun.

Juru Bicara PN Jakpus, Andi Saputra mengatakan, kepaniteraan telah meregistrasi perkara atas nama lima terdakwa.

"Perkara nomor 91/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt Pst. atas nama Sudianto alias Aseng," ujar Andi dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

selain Aseng, empat terdakwa lainnya adalah Yudie Abunawan (YA) selaku Komisaris PT QSS, Ivan Ariyanto (IA) selaku Konsultan Perizinan PT QSS sekaligus Direktur PT BMU, dan Ayi Paryana (AP) selaku Direktur PT QSS.

Lalu, Hadi Sahal Fadly Daulay (HSFD) selaku Analis Pertambangan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Andi menyebutkan, sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (26/11/2026).

"Sidang perdana pembacaan surat dakwaan rencana akan digelar pada Kamis, 26 November 2026," lanjutnya.

Baca juga : Kejagung Banding Vonis 5 Tahun Bui Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto

Sebelumnya, pada Kamis (17/9/2026), tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melimpahkan tersangka dan barang bukti perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara atas nama Sudianto alias Aseng dan kawan-kawan dinyatakan lengkap atau P-21 oleh penuntut umum.

"Penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut dilaksanakan setelah Berkas Perkara atas nama SDT alias Aseng dkk dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum dengan alat bukti berupa keterangan 113 orang saksi, 8 orang ahli, serta alat bukti surat/dokumen," kata Anang dalam keterangannya, Kamis (17/9/2026) petang.

Dalam penyidikan perkara ini, penyidik Gedung Bundar Kejagung telah menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Aset yang disita meliputi sembilan unit tugboat, tujuh unit kapal tongkang, satu unit Lamborghini, satu unit Toyota Fortuner VRZ, satu unit Toyota Camry, 46 unit dump truck, 10 unit excavator, dua unit bulldozer, serta tiga unit kendaraan operasional pertambangan jenis Triton.

Selain itu, penyidik menyita empat bidang tanah beserta bangunan di Pontianak dan dua bidang tanah kosong di wilayah yang sama.

Adsense

Setelah dilakukan inventarisasi dan pemasangan tanda sita, pengelolaan aset-aset tersebut diserahkan kepada Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI.

Penyitaan dan penilaian aset dilakukan sebagai upaya penyelamatan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Nilai sementara seluruh aset yang disita mencapai sekitar Rp 350 miliar.

Baca juga : Terbukti Suap Eks Ketua Ombudsman Rp 1,5 Miliar, Pengusaha Dihukum 17 Bulan Bui

"Perbuatan SDT alias Aseng dan pihak-pihak terkait tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4 triliun lebih," ungkap Anang.

Nilai kerugian negara tersebut berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Nomor PE.03.03/SR/S-720/D6/02/2026 tertanggal 11 September 2026.

Anang sebelumnya menjelaskan, PT QSS merupakan perusahaan tambang bauksit yang beroperasi di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Perusahaan tersebut kemudian diakuisisi oleh Sudianto dan Yudie Abunawan. PT QSS memiliki IUP Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 210/DISTAMBEN/2016 tertanggal 7 April 2016.

Namun, setelah memperoleh IUP Operasi Produksi (IUP-OP) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB), PT QSS diduga tidak melakukan kegiatan penambangan di lokasi sebagaimana tercantum dalam dokumen IUP.

Sebaliknya, perusahaan tersebut diduga membeli bauksit hasil penambangan ilegal dari luar wilayah izinnya.

Bauksit tersebut kemudian diekspor dengan menggunakan IUP-OP, RKAB, dan Rekomendasi Persetujuan Ekspor yang telah dimiliki perusahaan.

Dalam pengurusan perizinan dan dokumen ekspor bauksit tersebut, penyidik menemukan dugaan keterlibatan sejumlah pihak.

Baca juga : Kejagung Sita 11,7 Miliar, 1 Perusahaan Tersangka

Anang mengungkapkan, Sudianto alias Aseng diduga meminta bantuan kepada Ivan Ariyanto selaku konsultan PT QSS untuk berkomunikasi sekaligus memberikan uang kepada Hadi Sahal Fadly Daulay.

"Sehingga pada saat dokumen tidak memenuhi persyaratan, tetap diterbitkan perizinan secara melawan hukum," imbuhnya.

Penyimpangan tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara, antara lain akibat penjualan bauksit yang bukan berasal dari kegiatan penambangan di wilayah IUP PT QSS serta penyalahgunaan dokumen perizinan untuk mengirimkan bauksit secara ilegal.

Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan Pasal 603 atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense