Saksi Ungkap Honor Rp 3 Miliar ke DR Law Firm, Pengamat: Harus Proporsional

RM.id  Rakyat Merdeka - Pembayaran honorarium jasa hukum sebesar Rp 3 miliar dari PT Sinarmas Agro Resources and Technology (SMART) kepada kantor hukum Don Ritto (DR Law Firm) terungkap dalam persidangan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Fakta tersebut disampaikan Legal Manager PT SMART, Eky Pratama, saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Di hadapan majelis hakim, Eky menjelaskan pembayaran tersebut dilakukan dalam dua tahap. Sebesar Rp 1 miliar diberikan untuk pendampingan pada tahap penyelidikan, sedangkan Rp 2 miliar lainnya untuk pendampingan ketika perkara meningkat ke tahap penyidikan.

Pendampingan hukum tersebut berkaitan dengan perkara dugaan korupsi dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang ditangani Kejaksaan Agung.

Besarnya nilai pembayaran menjadi salah satu hal yang menarik perhatian dalam persidangan.

Baca juga : Kejagung Geledah 6 Lokasi, Sita Uang Rp 11,79 Miliar

Namun, keterangan Eky juga memberikan gambaran mengenai latar belakang hubungan profesional antara perusahaan dan kantor hukum tersebut.

Pengamat kebijakan publik Yanuar Winarko menilai pembayaran honorarium tersebut perlu dilihat secara proporsional.

Menurutnya, hubungan kontraktual antara korporasi dan kantor hukum harus dibedakan dari dugaan tindak pidana pemerasan yang dikaitkan dengan Febrie Adriansyah.

"Kalau kita telisik dari fakta persidangan yang terbuka hari ini, sama sekali tidak ada kaitan antara aliran dana itu dengan upaya pemerasan," ujar Yanuar saat dihubungi, Senin (9/11/2026).

Yanuar mengatakan, dugaan pemerasan harus dinilai berdasarkan unsur-unsur pidana yang diatur dalam perundang-undangan.

Baca juga : Korupsi Tambang PT CCM, Kejagung Geledah Hotel Milik 2 Mantan Bupati Nunukan

Penilaian tidak cukup hanya didasarkan pada adanya transaksi bernilai besar, tetapi juga harus melihat bagaimana transaksi tersebut berlangsung dan apakah terdapat unsur pemaksaan.

"Jika merujuk pada konstruksi hukum pidana nasional saat ini, unsur pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) secara tegas mensyaratkan adanya perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum untuk menyerahkan suatu barang atau memberikan keuntungan tertentu," urainya.

Menurut Yanuar, kesaksian yang disampaikan dalam persidangan sejauh ini belum menunjukkan adanya keterangan mengenai tekanan atau intimidasi dari Febrie Adriansyah terkait pembayaran tersebut.

Dia menyebut transaksi antara PT SMART dan DR Law Firm didasarkan pada proposal penawaran serta kesepakatan jasa hukum.

"Dari kesaksian di persidangan, tidak ada satu pun narasi yang menyatakan bahwa uang itu diserahkan karena adanya intimidasi atau pemerasan dari Febrie Adriansyah. Pembayaran itu murni diletakkan dalam koridor honorarium konsultan hukum," tegasnya.

Baca juga : Samin Tan Juga Didakwa Cuci Uang Rp 18,1 Triliun dari Tambang Ilegal

Meski demikian, Yanuar menilai besarnya honorarium tersebut tetap perlu menjadi perhatian dari sisi tata kelola perusahaan.

Menurutnya, korporasi harus memastikan setiap pengeluaran untuk jasa hukum memiliki dasar yang jelas, termasuk kesesuaian antara nilai kontrak, ruang lingkup pekerjaan, dan hasil pendampingan yang diberikan.

Hal tersebut penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran perusahaan.

Dengan demikian, kewajaran biaya jasa hukum dapat dinilai secara terpisah dari dugaan tindak pidana yang sedang diperiksa di pengadilan.

"Pemisahannya harus tegas. Di satu sisi, tidak ada indikasi pemerasan yang menyeret Febrie Adriansyah. Namun di sisi lain, korporasi tetap harus menjaga rasionalitas dan transparansi anggaran hukumnya agar publik tidak salah kaprah menilai hubungan kontraktual tersebut," tutupnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.