Kejagung Siap Hadapi Gugatan Junaedi Saibih soal Ganti Rugi Rp 100,28 Miliar

RM.id  Rakyat Merdeka - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan advokat Junaedi Saibih, terkait tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi setelah dirinya divonis bebas dalam perkara perintangan penyidikan tiga kasus korupsi. Total nilai ganti rugi yang diajukan mencapai Rp 100,28 miliar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mempersilakan Junaedi mengajukan gugatan tersebut.

Kejagung juga menyatakan akan mencermati mekanisme hukum yang digunakan, apakah melalui praperadilan atau jalur perdata.

"Nanti kita lihat. Kita hadapi kok, siap!" tegas Anang kepada wartawan di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Anang mengatakan, pihaknya akan melihat lebih lanjut kewenangan pengajuan gugatan tersebut melalui mekanisme hukum yang dipilih Junaedi.

Sebelumnya, Junaedi Saibih mengajukan gugatan praperadilan terkait ganti rugi dan rehabilitasi setelah dinyatakan bebas dalam perkara perintangan penyidikan tiga kasus korupsi.

Gugatan tersebut ditujukan kepada Jaksa Agung dan Menteri Keuangan (Menkeu), dengan total tuntutan ganti rugi sebesar Rp 100,28 miliar.

Junaedi menjelaskan, gugatan itu diajukan setelah majelis kasasi Mahkamah Agung (MA) menguatkan putusan bebas Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara nomor 110/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.

Baca juga : Saksi Ungkap Honor Rp 3 Miliar ke DR Law Firm, Pengamat: Harus Proporsional

Dia merinci, tuntutan tersebut terdiri atas ganti rugi materiil sebesar Rp 288,4 juta dan ganti rugi imateriil sebesar Rp 100 miliar.

"Kerugian materiilnya Rp 288,4 juta," kata Junaedi kepada wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Menurut Junaedi, kerugian materiil itu dihitung berdasarkan hilangnya penghasilan selama 11 bulan, terhitung sejak April 2025 hingga Maret 2026.

Selama periode tersebut, dia mengaku tidak dapat menjalankan profesinya sebagai dosen UI dan tidak menerima gaji bulanan. Sementara itu, tuntutan ganti rugi imateriil diajukan sebesar Rp 100 miliar.

Namun, Junaedi mengakui bahwa tuntutan tersebut sebatas pengajuan karena dalam perkara pidana gugatan imateriil tidak dapat dilayangkan. "(Gugatan imateriil) Rp 100 miliar," bebernya.

Gugatan tersebut didaftarkan ke PN Jakarta Pusat pada Jumat (6/11/2026). Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada 24 November 2026.

Junaedi menyebut terdapat dua pihak yang menjadi termohon, yakni Jaksa Agung RI dan Menteri Keuangan.

Terhadap Jaksa Agung, dia meminta pemulihan nama baik sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.

Baca juga : Junaedi Saibih Gugat Praperadilan Rehabilitasi-Ganti Rugi Rp 100,2 M

Selain itu, dia meminta Jaksa Agung memerintahkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) menghapus pengelolaan sistem elektronik terkait pemberitaan tentang dirinya.

Permintaan tersebut, menurut Junaedi, merupakan bagian dari upaya pemulihan nama baik yang berkaitan dengan hak untuk dilupakan atau right to be forgotten.

Dia merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).

"Nah, yang kedua, itu saya mengajukan termohonnya adalah Menteri Keuangan untuk kemudian melakukan pembayaran atas ganti kerugian yang sudah saya terima," imbuhnya.

MA Tolak Kasasi Jaksa atas Vonis Bebas

Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum Kejagung terhadap vonis bebas tiga terdakwa perkara dugaan perintangan penyidikan dalam tiga kasus korupsi.

Ketiga terdakwa tersebut adalah Tian Bahtiar, Adhiya Muzakki, dan Junaedi Saibih.

"Amar putusan: Tolak. Tolak kasasi Penuntut Umum," demikian tertulis dalam laman Direktori Putusan Mahkamah Agung yang dilihat pada Jumat (14/8/2026).

Kasasi terhadap ketiganya diputus pada Rabu (12/8/2026). Permohonan tersebut diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang diketuai Jupriyadi, dengan anggota Arizon Mega Jaya dan Ainal Mardhiah.

Baca juga : Siap Hadapi Praperadilan Bupati Bolmut, KPK: Penyitaan Sesuai Prosedur Hukum

Diketahui, Junaedi Saibih merupakan seorang advokat, Adhiya Muzakki merupakan buzzer, sedangkan Tian Bahtiar menjabat Direktur JakTV.

Ketiganya sebelumnya dituntut jaksa dengan hukuman penjara masing-masing delapan dan 10 tahun.

Jaksa meyakini ketiganya melakukan perintangan penyidikan dalam tiga perkara korupsi, yakni kasus tata kelola komoditas timah, korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan, serta korupsi pengurusan izin ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan mentah minyak goreng.

Tim jaksa menyatakan ketiganya secara aktif dan sengaja menjalankan skema nonyuridis di luar persidangan untuk membentuk opini negatif, seolah-olah penanganan ketiga perkara korupsi tersebut oleh Kejaksaan tidak benar.

Sidang pembacaan putusan terhadap ketiganya digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026).

Majelis hakim kemudian memvonis bebas para terdakwa dari dakwaan perintangan penyidikan dalam tiga perkara korupsi tersebut.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.