RM.id Rakyat Merdeka - Komitmen dunia usaha terhadap integritas dan pemberantasan korupsi semakin menguat. PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) dan PT Siloam International Hospitals Tbk (Siloam Hospitals) resmi bergabung sebagai anggota baru Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI), bersama PT Mitra Bersama Arsipelago dan PT MSA Certification.
Dengan bergabungnya empat perusahaan tersebut, jumlah anggota KAKI kini mencapai 21 perusahaan.
Keempat perusahaan menandatangani Declaration of Intent sebagai anggota baru KAKI dalam forum eksekutif bertajuk "Proof, Not Promises: Strengthening Trust through Business Integrity".
Forum ini diselenggarakan KAKI bersama Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), dengan dukungan Center for International Private Enterprise (CIPE), di Pullman Jakarta Thamrin, Selasa (17/11/2026).
Bergabungnya perusahaan dari berbagai sektor industri tersebut menunjukkan bahwa integritas bisnis merupakan tanggung jawab bersama.
Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari investor, regulator, serta pemangku kepentingan, perusahaan dituntut tidak sekadar menyatakan komitmen terhadap tata kelola yang baik, tetapi juga membangun sistem dan praktik yang mampu mencegah korupsi dan penyuapan.
Hal ini semakin relevan dengan berlakunya KUHP baru sejak 2 Januari 2026 yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana.
Perusahaan perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap sistem pencegahan, pengawasan, dan pengendalian risiko korupsi dalam kegiatan operasionalnya.
Baca juga : Tugu Charity Fun Run 2026 Meriahkan HUT ke-45 Tugu Insurance
Dalam sambutan pembukaan forum, Ketua Advisory Committee KAKI Erry Riyana Hardjapamekas menegaskan pentingnya aksi kolektif atau collective action sebagai pendekatan untuk membangun integritas dunia usaha.
"Collective action is the key," ujar Erry.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dibebankan kepada masing-masing perusahaan atau pemerintah.
Diperlukan kolaborasi dan komitmen bersama para pelaku usaha untuk membangun lingkungan bisnis yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Erry juga memaparkan empat tekanan yang dihadapi perusahaan Indonesia secara bersamaan, yakni pengawasan investor global, perubahan hukum melalui KUHP baru, persepsi korupsi, serta tuntutan mitra dan rantai pasok.
Regulator, kata dia, kini tidak hanya mempertanyakan siapa pelaku pelanggaran, tetapi juga sistem apa yang dimiliki perusahaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut.
Menurut Erry, dalam kerangka hukum baru, keberadaan sistem kepatuhan yang berjalan efektif dapat menjadi bentuk perlindungan bagi perusahaan.
Bukti penerapan sistem tersebut dinilai jauh lebih kuat dibandingkan sekadar pernyataan niat baik.
Baca juga : Kementerian PU Siapkan Jembatan Kaki Seribu Atasi Jalan Ambles di Siak
Diskusi forum dipandu Anggota Advisory Committee KAKI, Natalia Soebagjo, dengan menghadirkan sejumlah panelis, yakni Ryan Patrick Evangelista (Country Director CIPE Asia Regional Office), Arend Arthur Duma (Direktorat Antikorupsi Badan Usaha KPK), Nono Roseno (Konsultan Hukum PT Supra International Indonesia dan anggota KAKI), serta Andi Ilham Said (Ketua Taskforce KAKI).
Dalam diskusi tersebut, para panelis membahas pencegahan dan akuntabilitas korporasi dalam kerangka hukum baru, termasuk implikasinya bagi perusahaan dan perkembangan perkara korupsi yang melibatkan dunia usaha.
Pembahasan juga menyoroti kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi serta pengelolaan risiko korupsi dalam praktik bisnis sehari-hari.
Diskusi ini sejalan dengan peran KAKI sebagai wadah aksi kolektif yang menghimpun pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk memperkuat budaya antikorupsi serta integritas bisnis di Indonesia.
Melalui keanggotaan KAKI, perusahaan memiliki ruang untuk berkolaborasi, bertukar pengalaman, dan meningkatkan kapasitas dalam menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab.
Sebagai dukungan konkret bagi dunia usaha, KAKI menyediakan Sistem Kepatuhan Anti Suap melalui dua instrumen, yakni checklist 75 butir untuk perusahaan dan checklist 16 butir untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Checklist 75 butir disusun secara bertahap mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga lanjutan. Instrumen ini mencakup sejumlah aspek, antara lain komitmen dewan, pengendalian hadiah, sponsorship, donasi, pengelolaan pihak ketiga, kanal pelaporan pelanggaran (whistleblowing), serta audit internal.
Sementara itu, checklist 16 butir untuk UKM dirancang lebih ringkas dan proporsional sesuai skala usaha, termasuk pertanyaan mengenai kepemilikan manfaat (beneficial ownership).
Baca juga : Minim Lahan Parkir, Trotoar Blok M Jadi Sasaran
Kedua instrumen tersebut dipaparkan secara rinci oleh Ketua Taskforce KAKI, Andi Ilham Said, dalam forum.
Menutup pesannya, Erry mengajak dunia usaha untuk menerjemahkan komitmen menjadi tindakan nyata.
"Mari kita bergerak dari komitmen menuju implementasi, dari janji menuju bukti," ujarnya.
Melalui semangat collective action, KAKI mengajak lebih banyak perusahaan dari berbagai sektor dan skala usaha untuk bergabung dalam gerakan tersebut.
Upaya membangun dunia usaha yang berintegritas, menurut KAKI, bukan sekadar tentang apa yang dijanjikan perusahaan, melainkan juga sistem, tindakan, dan komitmen yang dijalankan secara berkelanjutan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.