BREAKING NEWS
 

Guru Besar IPDN: Wapres Harus Paham Persoalan Daerah

Reporter & Editor :
SAIFUL BAHRI
Rabu, 18 November 2026 07:57 WIB
Para pimpinan DPD RI. (Foto : DPD)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil presiden (wapres) pendamping Presiden Prabowo Subianto harus memiliki pemahaman mendalam mengenai persoalan daerah. Selain itu, wapres diharapkan mampu menjembatani sekaligus memperbaiki hubungan pemerintah pusat dan daerah yang dinilai belum harmonis.

Pandangan tersebut disampaikan pakar otonomi daerah yang juga Guru Besar IPDN, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A. Menurutnya, persoalan otonomi daerah semakin kompleks sehingga membutuhkan sosok wapres yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan hubungan pusat dan daerah.

"Dengan begitu, ketika ada masalah-masalah dalam hubungan pusat dan daerah, wakil presiden bisa tampil dan mampu menyelesaikan dengan tuntas sampai ke akar-akarnya. Pusat dan daerah tidak lagi menjadi isu yang selalu dipertentangkan, tetapi harmonis, selaras, dan serasi," ujar Djohermansyah, Selasa (17/11/2026).

Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu menyoroti persoalan pembagian kewenangan dan kebijakan fiskal yang menjadi sumber ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Jujur saja, saat ini hubungan pusat-daerah tidak harmonis dan kurang serasi. Bagaimana program presiden bisa landing dengan baik kalau di daerah banyak protes soal pemusatan kewenangan, pemusatan belanja fiskal, dan lainnya?" katanya.

Baca juga : Pasal Makar Naik Ke Penyidikan

Menurut Djohermansyah, wapres yang memahami persoalan daerah dapat membantu Presiden memastikan berbagai program nasional terlaksana secara efektif hingga tingkat pemerintahan daerah. Meski demikian, ia menegaskan, sosok yang dipilih tidak harus berasal dari daerah atau kelompok politik tertentu.

Hal terpenting adalah memiliki pengetahuan, kepedulian, dan kapasitas untuk menangani persoalan daerah. Terkait figur yang berpeluang mendampingi Prabowo, Djohermansyah menyebut sejumlah nama dari kalangan yang memiliki kedekatan politik dengan Presiden, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Sudaryono.

Menurutnya, calon wapres juga tidak harus berasal dari partai politik tertentu. Loyalitas, keselarasan kerja, serta kemampuan membangun hubungan dengan Presiden menjadi faktor penting.

"Yang penting loyal, punya chemistry. Tidak berpotensi menjadi kompetitor di Pilpres 2029. Tidak menantang presiden, tidak akan mendahului presiden, bekerja demi presiden. Itu yang terpenting," katanya.

Adsense

Ia juga mengingatkan bahwa wapres memiliki fungsi konstitusional untuk menggantikan Presiden apabila terjadi kondisi sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Baca juga : Fahri Bachmid: Penambahan Kementerian Karena Ada Kebutuhan

"Wapres itu ban serep, kalau presiden sewaktu-waktu berhalangan, wapresnya akan menggantikan sebagai presiden. Saya kira Prabowo akan berjaga-jaga untuk itu, dia akan cari aman," ujarnya.

Pengamat Usulkan Empat Pimpinan DPD RI

Sementara itu, pengamat politik Arah Institute, Sunardi Panjaitan, mengusulkan agar Prabowo mempertimbangkan empat pimpinan DPD RI sebagai representasi resmi kepentingan daerah dalam pemerintahan nasional.

"Patut untuk Pak Prabowo pikirkan, untuk mempertimbangkan wapres dari representasi resmi daerah yang ada dalam lembaga negara, yaitu DPD RI," kata Sunardi.

Sejalan dengan pandangan Djohermansyah, Sunardi menilai persoalan daerah kerap belum mendapatkan perhatian memadai dalam pengambilan kebijakan nasional. Kondisi tersebut membuat sejumlah program pemerintah pusat menghadapi hambatan ketika diimplementasikan di daerah.

Baca juga : Syamsul Jahidin: Pembengkakan Kabinet Menguras Dana APBN

Menurutnya, DPD RI memiliki posisi kelembagaan yang strategis untuk menjembatani komunikasi dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. "Keempat representasi resmi daerah tersebut patut dipertimbangkan menjadi wapres," tegasnya.

Empat pimpinan DPD RI periode 2024–2029 yang dimaksud adalah Sultan Baktiar Najamudin, Ketua DPD RI asal Bengkulu; Tamsil Linrung, Wakil Ketua DPD RI asal Sulawesi Selatan; Yorrys Raweyai, Wakil Ketua DPD RI asal Papua Tengah; serta GKR Hemas, Wakil Ketua DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sunardi menilai pengalaman keempatnya dalam menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan daerah menjadi modal penting untuk dipertimbangkan sebagai calon pendamping Prabowo.

Meski demikian, kewenangan mengusulkan calon wapres pengganti tetap berada di tangan Presiden. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan wapres, MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense