RM.id Rakyat Merdeka - Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menolak memberikan kesaksian untuk tiga terdakwa lain dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Sebab, Yaqut beralasan tidak memiliki keterkaitan dengan ketiga terdakwa tersebut.
Awalnya, Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani menanyakan kesediaan Yaqut untuk menjadi saksi bagi tiga terdakwa lainnya.
Mereka adalah mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex; Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham; serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, Asrul Azis Taba.
"Mohon izin menjawab, Yang Mulia, karena saya merasa tidak berkaitan dengan ketiga terdakwa yang lain, mohon izin untuk mengambil hak saya untuk tidak bersaksi terhadap ketiganya," kata Yaqut dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
"Berarti Bapak tidak berkehendak untuk menjadi saksi, begitu? Penuntut Umum, ya? Dan tim advokat?" tanya Ni Kadek.
Baca juga : Sidang Yaqut Cholil Qoumas Hadirkan Saksi Ahli dari UMJ
Sementara itu, kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, turut menyampaikan alasan kliennya menolak menjadi saksi.
Menurutnya, kondisi kesehatan Yaqut menjadi salah satu pertimbangan agar kliennya dapat menjaga fokus dalam memberikan keterangan sebagai terdakwa.
"Izin menambahkan juga, Yang Mulia, memang menjaga fokus beliau terhadap keterangan terdakwa karena kondisi kesehatan juga, Yang Mulia," ujar Mellisa.
Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Yaqut melakukan korupsi terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024 secara bersama-sama dengan sejumlah pihak.
Jaksa menyebut perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 622 miliar. Nilai tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 06/SR/LHP/DJPI/PKN.01/02/2026 tertanggal 20 Februari 2026.
Baca juga : Saksi Ahli Yaqut Tegaskan Kerugian Negara Harus Nyata dan Terukur
Menurut jaksa, terdapat tiga komponen yang menyebabkan kerugian negara dalam perkara tersebut.
Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 untuk jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat sebesar Rp 438,21 miliar.
Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus tahun 2024 sebesar Rp 39,95 miliar.
Ketiga, penerimaan fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 untuk jemaah yang seharusnya tidak berhak berangkat sebesar Rp 143,91 miliar.
Jaksa juga menyebut korupsi yang dilakukan secara bersama-sama tersebut memperkaya Yaqut dan sejumlah pihak lainnya.
Baca juga : Ahli Hukum Romli Atmasasmita Soroti Penetapan Tersangka Kasus Kuota Haji
Yaqut diduga diperkaya sebesar 271.500 dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 4,8 miliar.
Sementara itu, Gus Alex diduga menerima 5.233.800 dolar AS atau setara Rp 93,4 miliar serta Rp 330 juta.
Selain kedua terdakwa tersebut, perbuatan para terdakwa juga disebut memperkaya sejumlah pihak lain dan korporasi, termasuk 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.