RM.id Rakyat Merdeka - Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma, mendorong Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pimpinan DPD RI sebagai calon Wakil Presiden (Wapres).
Menurutnya, figur dari DPD memiliki kapasitas menjembatani kepentingan pusat dan daerah serta berpeluang diterima berbagai kelompok masyarakat.
Haji Uma menilai, Indonesia membutuhkan sosok Wapres yang mampu merangkul seluruh komponen bangsa dan tidak memiliki kepentingan politik untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
"Semua berpulang ke Presiden dalam menentukan siapa Cawapres untuk mendampinginya tiga tahun sisa pemerintahan. Untuk kriteria, sosok yang bisa diterima semua komponen bangsa. Baik tokoh-tokoh daerah yang bisa melebur untuk semua pihak," ujar Haji Uma saat dihubungi, Kamis (19/11/2026).
Menurut dia, masukan dari daerah selama ini terlalu sering diabaikan dalam penentuan jabatan strategis di tingkat pusat.
Padahal, daerah merupakan pihak yang merasakan langsung dampak kebijakan pemerintah pusat.
Karena itu, suara daerah perlu menjadi salah satu pertimbangan Presiden dalam menentukan calon pendampingnya.
"Setuju tokoh DPD dilirik oleh Presiden. Sebab unsur DPD mewakili daerah dan semua komponen bangsa, independen, pure tanpa ada kepentingan kelompok dan tidak terkontaminasi politik. Bagus jika Presiden melirik tokoh dari DPD," tegasnya.
Baca juga : Pemuda Muhammadiyah Dorong Konsolidasi Nasional dalam Pemilihan Wapres
Haji Uma menegaskan, DPD RI merupakan lembaga yang secara konstitusional mewakili aspirasi daerah sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Karena itu, unsur pimpinan DPD dinilai layak masuk dalam pertimbangan Presiden.
"Aspirasi daerah yang terlembagakan secara resmi dalam UUD adalah DPD RI. Maka harus menjadi pertimbangan tersendiri bagi Presiden Prabowo untuk mengambil Cawapresnya dari unsur pimpinan DPD RI," katanya.
Bagi Haji Uma, Indonesia saat ini tidak membutuhkan Wapres yang sekadar populer di media sosial. Lebih dari itu, Indonesia membutuhkan sosok yang mampu merajut persatuan dan diterima oleh berbagai kelompok.
"Yang diterima semua kelompok dan melebur dengan semua komponen bangsa," ujarnya.
Ia menjelaskan, Wapres ideal harus memahami relasi pusat dan daerah, kondisi fiskal, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Sosok tersebut juga harus mampu mendorong kebijakan konkret agar dapat dijalankan hingga ke tingkat akar rumput.
"DPD punya peran strategis dalam pembangunan bangsa ini. Jembatan pusat dan daerah. DPD paham apa yang menjadi kebutuhan daerah-daerah. Soal fiskal pusat dan daerah. Pembangunan seragam seluruh daerah karena DPD paham soal itu. Tidak ada ketimpangan. Bisa ada kebijakan konkret yang dieksekusi Wapres dari DPD," jelas Haji Uma.
Menurut dia, selama ini DPD RI secara kelembagaan turut menjembatani program pemerintah pusat agar dapat terlaksana di daerah.
Baca juga : Kriteria Wapres Bukan Hanya Domain Parpol
Peran tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
"DPD RI menjembatani program pusat di daerah. Kalau Presiden mau programnya sampai ke akar rumput, dia butuh Wapres yang paham cara kerja itu," katanya.
"Program pusat tidak akan jalan kalau tidak ada yang mengawal di daerah. Dan yang paling paham anatomi daerah adalah DPD," tambah Haji Uma.
Ia menyebut, empat pimpinan DPD RI, yakni Sultan Bachtiar Najamudin, Tamsil Linrung, Yoris Raweyai, dan GKR Hemas, memiliki pengalaman di pemerintahan dan parlemen serta dapat diterima oleh berbagai kelompok.
Meski demikian, ia menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai sosok yang akan dipilih kepada Presiden Prabowo.
Hal itu sesuai dengan mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yakni Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden dan MPR memilih salah satunya untuk mengisi jabatan tersebut.
Haji Uma menyebut setidaknya ada tiga keuntungan strategis jika Presiden memilih Wapres dari unsur DPD RI.
Pertama, menghindari munculnya kekuatan politik tandingan di lingkungan pemerintahan. Menurut dia, figur dari DPD yang tidak berafiliasi dengan partai politik berpeluang lebih fokus mendukung agenda Presiden.
Baca juga : Kriteria RI2 Versi Golkar: Harus Punya Jaringan Luas, Eksekutor Dan Loyal
"Karena Wapres dari DPD tidak partisan. Dia tidak akan membangun kekuatan politik sendiri untuk Pilpres 2029. Dia tegak lurus dengan Asta Cita Presiden," ujar Haji Uma.
Kedua, memastikan program pemerintah pusat menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput.
Dengan pemahaman terhadap kondisi daerah, Wapres dari DPD dinilai dapat mengetahui hambatan pelaksanaan program sekaligus mencari solusi.
"Karena Wapres dari DPD paham anatomi daerah. Dia tahu program pusat macet di mana, dan bagaimana cara menembusnya sampai ke desa," katanya.
Ketiga, menjaga stabilitas koalisi pemerintahan. Haji Uma menilai figur dari DPD dapat menjadi pilihan yang tidak memicu persaingan antarpartai politik dalam koalisi.
"Karena DPD diterima semua pihak, tidak memicu perebutan antarpartai koalisi. Tidak ada partai yang merasa dikalahkan, tidak ada yang merasa dimenangkan," tegasnya.
"Ini penting. Presiden perlu pertimbangkan calon Wapres yang mewakili kalangan non-partai, berpengalaman dalam pemerintahan dan parlemen," ujar Haji Uma.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.