Dark/Light Mode

Kriteria Wapres Bukan Hanya Domain Parpol

Kamis, 19 November 2026 20:15 WIB
Pimpinan DPD RI saat Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-4 DPD RI dalam rangka HUT ke-22 DPD RI sekaligus Penyampaian Laporan Kinerja DPD RI Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Foto: DPD RI
Pimpinan DPD RI saat Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-4 DPD RI dalam rangka HUT ke-22 DPD RI sekaligus Penyampaian Laporan Kinerja DPD RI Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Foto: DPD RI

RM.id  Rakyat Merdeka - Bursa calon wakil presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka diharapkan tak hanya didominasi elite partai politik. Tokoh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI juga layak diperhitungkan karena memiliki pengalaman dan pemahaman terhadap persoalan daerah.

Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung, WT. Daniealdi mengatakan, Indonesia membutuhkan Wapres yang tidak hanya piawai dalam politik, tetapi juga memahami persoalan ketimpangan pembangunan dan hubungan pemerintah pusat dengan daerah.

Menurutnya, DPD memiliki karakter representasi kewilayahan yang berbeda dengan DPR. Para senator dipilih langsung oleh masyarakat dan memiliki pengalaman menyerap aspirasi daerah.

"Indonesia terlalu luas dan kompleks jika kepemimpinan nasional hanya dilihat dari perspektif politik di Jakarta," kata Danieldi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11/2026).

Baca juga : Kriteria RI2 Versi Golkar: Harus Punya Jaringan Luas, Eksekutor Dan Loyal

Menurutnya, persoalan ketimpangan pembangunan, ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat, hingga pengelolaan sumber daya alam membutuhkan perhatian serius di tingkat nasional.

Dia mencontohkan, sekitar 78 persen pendapatan kabupaten/kota masih bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD), berdasarkan kajian INDEF September 2026. Kondisi ini menunjukkan desentralisasi fiskal masih menghadapi persoalan mendasar.

Karena itu, figur yang memahami persoalan daerah bisa menjadi mitra strategis Presiden dalam memperkuat otonomi dan pemerataan pembangunan.

Dari sisi konstitusi, peluang tokoh DPD masuk dalam proses pemilihan Wapres pengganti juga terbuka. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur, apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, MPR memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Baca juga : Pengamat: Ada Banyak Keuntungan Jika Prabowo Pilih Wapres dari DPD RI

Daniealdi mengingatkan, asal kelembagaan bukan satu-satunya ukuran. Calon Wapres harus memiliki integritas, kapasitas kenegaraan, pengalaman pemerintahan, serta pemahaman terhadap persoalan nasional dan internasional.

"Yang terpenting adalah apakah figur tersebut memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan memahami Indonesia secara utuh," pungkasny.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai, Anggota DPD dan Anggota DPR punya peran strategis dalam pemilihan 2 cawapres nanti. Karena bobot suaranya sama, yakni one man one vote alias satu orang satu suara.

"Sehingga ke depan alangkah baiknya selain membahas nama juga kriteria, apakah nama yang muncul sudah pas dengan aspirasi publik dan elit atau tidak," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Puan Dukung Siapapun Calon Wapres Pilihan Prabowo

Sebelumnya, Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Pemilihan wakil presiden (wapres) dalam sidang paripurna MPR akan mirip dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 1999.

Meskipun pemungutan suara dilakukan secara tertutup, pelaksanaan sidang pemilihan tetap berlangsung terbuka dan dapat disiarkan secara langsung oleh media massa. Namun, proses pemungutan suara dilakukan tertutup.

Artinya, pilihan dari seorang anggota MPR hanya diketahui dirinya sendiri. Tidak dinyatakan secara terbuka. “Siapa yang dipilih itu biasanya ditulis di kertas, dimasukkan ke dalam kotak satu demi satu, dan setelah itu dihitung satu demi satu," terang Yusril.

Saat ini, jumlah anggota MPR sebanyak 732 orang. Terdiri atas 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD. Setiap anggota MPR memiliki hak suara.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.