Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Ketua PWNU Kalbar: Figur Nonparpol Bisa Dipertimbangkan Jadi Wapres
Rabu, 18 November 2026 18:23 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Barat, Prof. Dr. KH. M. Syarif, menilai figur profesional dari kalangan nonpartai politik (nonparpol) layak dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga 2029.
Menurut Prof. Syarif, penentuan calon wapres perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas dan tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan politik maupun negosiasi antarkoalisi.
"Pesan saya untuk semua rakyat. Kepentingan rakyat tidak harus jadi korban kepentingan sekelompok orang atau politik tertentu," ujar Prof. Syarif, Rabu (19/11/2026).
Ia menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam konstitusi. Presiden mengajukan dua nama calon, kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menentukan dan memilihnya.
Namun, menurut dia, proses tersebut tidak terlepas dari berbagai kepentingan kelompok, terutama partai politik.
Prof. Syarif menilai, apabila calon Wakil Presiden berasal dari partai politik, terdapat kemungkinan munculnya negosiasi politik, termasuk terkait kepentingan koalisi dan hubungan antarkekuatan politik.
"Tapi risikonya yang pertama, kita multipartai, sedikit banyak mendatangkan kegoncangan internal politik, misalnya berupa distrust kepada Presiden. Dan kalau itu terjadi, artinya pemerintah takkan bebas dari kepentingan dan intervensi politik. Kalau begitu, tak ada bedanya," katanya.
Baca juga : Syahganda Kasih Bocoran, Wapres Pengganti Gibran Suka Pempek
Karena itu, ia berpandangan bahwa figur nonparpol dapat menjadi salah satu alternatif untuk menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus mengurangi potensi intervensi kepentingan politik tertentu.
Prof. Syarif menyebut ada dua kriteria utama yang perlu dimiliki calon Wakil Presiden. Pertama, memiliki profesionalisme dan kapasitas yang memadai untuk mendampingi Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
"Stabilitas itu tidak harus diukur dengan senjata. Stabilitas dibuat dengan trust atau kepercayaan kepada penguasa," ujarnya.
Kedua, calon Wakil Presiden diharapkan tidak memiliki rekam jejak kontroversial, baik dari sisi politik maupun agama.
"Profesional dan tidak kontroversial," katanya.
Berdasarkan kriteria tersebut, Prof. Syarif menilai figur nonparpol lebih tepat untuk dipertimbangkan sebagai Wakil Presiden.
"Betul, figur nonparpol ini yang lebih cocok untuk Wapres," tuturnya.
Baca juga : Hendri Satrio: Cawapres Pengganti Gibran Paling Pas Dari Gerindra
Meski demikian, ia mengakui bahwa menemukan figur yang sepenuhnya terbebas dari pengaruh politik bukan perkara mudah di Indonesia.
Menurutnya, sejumlah lembaga yang memiliki independensi pun tetap bersinggungan dengan proses politik, mulai dari pengusulan hingga penilaian yang melibatkan parlemen.
Karena itu, Prof. Syarif mengingatkan agar figur nonparpol yang dipilih benar-benar memiliki independensi dan tidak sekadar menjadi representasi atau titipan kelompok politik tertentu.
"Kadang independensi itu hanya dibungkus kamuflase. Di luar kelihatan independen, di dalam tetap titipan. Tapi masyarakat tidak bisa dibohongi. Masyarakat melihat, dia ini boneka siapa," tegasnya.
Lebih lanjut, Prof. Syarif mengusulkan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai salah satu alternatif figur nonparpol yang dapat dipertimbangkan menjadi Wakil Presiden.
Menurutnya, DPD memiliki peran strategis sebagai representasi daerah dan penghubung antara kepentingan pemerintah pusat dengan masyarakat di daerah.
Ia menyatakan mendukung apabila Presiden mempertimbangkan pimpinan DPD RI untuk mengisi posisi Wakil Presiden.
Baca juga : Lisda Hendrajoni Dipercaya NasDem Kawal Proses Pengisian Jabatan Wapres
"Ya kalau dari DPD dalam rangka benar-benar punya peran mewakili daerah, setuju. Karena selama ini DPD terkesan apalah, fungsinya kurang," ungkapnya.
Prof. Syarif menilai, selama ini aspirasi daerah belum sepenuhnya mendapat perhatian pemerintah pusat.
Dengan demikian, figur dari pimpinan DPD diharapkan dapat membawa kepentingan daerah tanpa terikat langsung dengan kepentingan partai politik.
Dari sisi pemerintahan, figur tersebut juga dinilai berpotensi membantu menjaga stabilitas politik dan keberlangsungan koalisi tanpa menimbulkan persaingan kekuasaan atau munculnya matahari kembar di pemerintahan.
"Kalau dikaitkan dengan hal untuk menjaga stabilitas, untuk keutuhan koalisi, ini lebih cocok. Walaupun sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar lepas dari campur tangan politik," jelas Rektor IAIN Pontianak dua periode tersebut.
Sebagai informasi, pimpinan DPD RI periode 2024–2029 terdiri atas Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin serta tiga wakil ketua, yakni GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya