RM.id Rakyat Merdeka - Profesor Jimly Asshiddiqie mendorong agar sistem Pilpres diubah. Begawan hukum tata negara ini mengusulkan, Presiden tetap dipilih rakyat, sedangkan Wakil Presiden (Wapres) dipilih MPR.
Usulan Jimly ini sebagai respons atas polemik ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka, yang berujung pada berhentinya putra sulung Jokowi itu dari jabatan Wapres.
"Dua tahun lalu sudah saya usulkan. Sekarang, dengan kasus Gibran, terbukti usulan saya relevan," kata Jimly, saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, Jumat (20/11/2026).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu memaparkan sejumlah poin positif jika Indonesia menerapkan sistem ini.
Pertama, tak akan ada matahari kembar dalam pusat kekuasaan. Pamor Wapres tidak akan melebihi Presiden. Sebab, Wapres posisinya dicalonkan oleh Presiden, bukan dipilih rakyat secara paket.
"Sebab, kalau satu paket, keduanya bergabung dengan popularitas dan elektabilitas masing-masing. Itu nggak sehat. Nanti yang populer dua, repot. Cukup elektabilitas dan popularitas Capresnya," tutur Jimly.
Kedua, tak ada kasak-kusuk di partai koalisi dalam penentuan Cawapres. Dengan skema baru, Wapres yang dipilih betul-betul orang kepercayaan Presiden. Bukan hasil negosiasi dan proses transaksional untuk mendapatkan tiket Pilpres.
Baca juga : UU Perampasan Aset Dikritik, Menteri Hukum Kasih Penjelasan
"Betul-betul orang yang dipertimbangkan Presiden terpilih. Wapres yang terpilih dengan skema ini, bukan karena populer, tapi karena pertimbangan kerja dan kinerja. Wapres tidak lagi hanya simbolik politik," tambah mantan Senator daerah pemilihan DKI Jakarta ini.
Ketiga, akan memperkuat peran MPR sebagai lembaga tinggi negara. "Ini memberi pekerjaan penting ke lembaga tinggi ini, selain kerja mengubah Undang-Undang Dasar yang sekali-kali saja," tuturnya.
Lalu, bagaimana mekanisme pemilihannya? Jimly memaparkan, awalnya Presiden dipilih dalam Pilpres. Presiden terpilih kemudian mengajukan satu nama Cawapres kepada MPR.
"Cukup satu nama, yes or no. Kalau MPR nggak setuju satu nama itu, ajukan calon lain. Diberi batas waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama," urai eks Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini.
Mengapa tidak dua nama seperti mekanisme pergantian Wapres? Jimly menyebut, pengajuan dua nama justru membuat canggung MPR. “Kalau sekarang dua, malah ewuh-pakewuh,” imbuhnya.
Model Wapres dipilih MPR, lanjutnya, menjamin bahwa figur RI-2 benar-benar tokoh yang memiliki legitimasi politik dan mendapat persetujuan parlemen. "Wapres punya jaringan dukungan di partai politik. Dia mendapat endorsement kekuatan parpol di DPR, MPR, serta DPD," ujarnya.
Model ini, kata Jimly, serupa dengan mekanisme pemilihan Perdana Menteri di beberapa negara dengan sistem semipresidensial. Jimly menyebut, Prancis dan Rusia yang tidak memiliki Wapres, melainkan Perdana Menteri yang diajukan Presiden.
Baca juga : Kasus Dugaan Makar, Polri Cari Barbuk ke Bogor & Tangerang
"Presiden dipilih langsung. Kepala pemerintahan dipilih parlemen. Mereka semiparlementer dan semipresidensial. Tapi yang saya usulkan bukan seperti itu. Wapres, fungsinya tetap wakil kepala negara dan wakil kepala pemerintahan, cuma mekanisme pemilihannya saja oleh MPR," terangnya.
Untuk menerapkan model ini, Indonesia perlu melakukan amandemen kelima UUD 1945. Sejumlah pasal di UU Pemilu juga perlu diubah. "Ini usulan yang bisa dikaji secara akademik. Kasus Girban kemarin membuka pintu itu," pungkasnya.
Apakah mungkin ide Jimly ini direalisasikan? Peneliti Kepemiluan dan Demokrasi Indonesia Titi Anggraini memandang, wacana ini akan susah diterapkan jika tidak melakukan amandemen UUD 1945.
Ia menjelaskan, dalam aturan saat ini, pasangan Presiden dan Wapres adalah satu kesatuan mandat yang dipilih secara bersamaan oleh rakyat. Prinsip ini berakar pada Pasal 6A UUD NRI 1945 yang menegaskan, Presiden dan Wapres dipilih dalam satu paslon.
Pemilihan yang dilakukan secara serentak itu, kata Titi, bukan sekadar prosedur administratif, melainkan perwujudan kedaulatan rakyat yang utuh. Rakyat tidak memilih jabatan secara terpisah, melainkan memilih satu paket kepemimpinan yang saling melengkapi.
"Analogi sederhananya sistem perwakilan di DPR. Kursi di DPR bersifat tunggal, setiap kursi diisi oleh satu orang yang dipilih langsung oleh rakyat. Demikian pula dengan mandat eksekutif nasional," kata Titi, kepada Rakyat Merdeka, Jumat (20/11/2026).
Karena kursi kepemimpinan nasional itu satu, sambung Titi, maka wakilnya tak dapat dipisahkan dari proses pemilihan yang sama. Pemisahan pemilihan keduanya berpotensi mengubah karakter mandat yang semula berasal dari kehendak rakyat, menjadi keputusan institusi perwakilan semata.
Baca juga : Ditegaskan Menteri Kehutanan, Tak Boleh Ada Kegiatan Tambang di Ujung Kulon
Ia mengakui, saat terjadi kekosongan jabatan Wapres, mekanisme konstitusional dalam Pasal 8 UUD NRI 1945 memang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon dan kepada MPR untuk memilih salah satunya. "Namun, mekanisme ini bersifat darurat dan substitutif, bukan pengganti dari prinsip dasar pemilihan langsung," ujar dia.
Dari sudut pandang demokrasi, lanjutnya, legitimasi Wapres yang dipilih MPR lebih lemah dibandingkan dengan yang dipilih langsung bersama Presiden. Sebab, rakyat tidak lagi menjadi subjek penentu utama.
Dosen Tidak Tetap Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) ini melanjutkan, wacana Presiden dipilih rakyat dan Wapres dipilih MPR adalah pemisahan yang tidak lazim dalam sistem presidensial yang menganut pemilihan langsung. Di negara demokrasi presidensial yang mapan, Presiden dan Wapres hampir selalu dipilih sebagai satu pasangan melalui mekanisme yang sama, baik langsung oleh rakyat maupun lewat electoral college yang tetap berbasis suara rakyat.
Pemisahan ini, kata dia, berpotensi menjadi kemunduran. Memisahkannya akan mengubah sifat mandat dari kedaulatan rakyat menjadi kompromi politik di MPR, yang dapat menimbulkan dualisme legitimasi antara Presiden yang dipilih langsung dan Wapres yang dipilih lembaga.
Senada, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal menegaskan, jika usulan yang disampaikan menyebabkan masyarakat kehilangan hak pilih, tentu menjadi satu kemunduran. Ia menegaskan, pemilihan kepala pemerintahan yang dilakukan parlemen adalah ciri dari sistem parlementer.
"Hal fundamental yang perlu dijawab, apakah usulan itu sejalan dengan sistem pemerintahan kita yang menggunakan presidensial," kata Haykal, kepada Rakyat Merdeka, Jumat (20/11/2026).
Sementara, Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyatakan menghormati usulan Jimly. "Usulan masuk akal. Tapi susahnya mesti amandemen UUD dulu," ujarnya, kepada Rakyat Merdeka, Jumat (20/11/2026).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.