Dark/Light Mode

UU Perampasan Aset Dikritik, Menteri Hukum Kasih Penjelasan

Minggu, 22 November 2026 08:39 WIB
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (Foto: Dwi Pambudo/RM)
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (Foto: Dwi Pambudo/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang lebih cepat dari target belum meredam kritik. Sejumlah kalangan menilai, aturan yang telah lama dinantikan itu belum sepenuhnya menjawab harapan publik. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pun tampil dan memberikan penjelasan.

Supratman mengatakan, pengesahan UU Perampasan Aset merupakan bukti komitmen Pemerintah dan DPR dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana. Aturan ini diharapkan dapat membantu meminimalkan korupsi, terorisme, judi online (judol), serta berbagai kejahatan lainnya.

"Presiden, waktu di Hari Buruh, menginginkan supaya mendukung perampasan aset, karena itu menjadi tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil. Kemarin dijawab oleh Pemerintah bersama dengan DPR," kata Supratman, dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Ia mengapresiasi rampungnya pembahasan UU tersebut lebih cepat dari target semula. DPR sebelumnya menargetkan pembahasan selesai maksimal pada 15 Desember 2026. Namun, UU Perampasan Aset berhasil disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (19/11/2026).

Baca juga : Kasus Dugaan Makar, Polri Cari Barbuk ke Bogor & Tangerang

"Itu artinya, Pemerintah sangat berkeinginan agar tindak pidana-tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain, termasuk terorisme, judol, ataupun tindak pidana yang lain itu, itu bisa kita minimalisasi," ujarnya.

Supratman menegaskan, penerapan UU tersebut bukan hanya menjadi urusan satu lembaga. Seluruh Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan terlibat sesuai kewenangannya. "Semua dong," tegasnya.

Dari Parlemen, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, proses pembahasan UU Perampasan Aset telah dilakukan secara terbuka. Ia tidak mempersoalkan langkah Indonesia Corruption Watch (ICW) yang melaporkan dirinya bersama Ketua DPR Puan Maharani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR atas dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan hingga pengesahan UU tersebut.

"Nggak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tetapi kami sudah melakukan yang terbaik dalam pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Tipikor ini," ujar Habib, dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).

Baca juga : Ditegaskan Menteri Kehutanan, Tak Boleh Ada Kegiatan Tambang di Ujung Kulon

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset itu membeberkan, pembahasan aturan tersebut telah melibatkan berbagai kalangan. Dari sekitar 90 pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), 87 pihak diakomodasi untuk menyampaikan masukan secara langsung. Sementara, pihak yang belum mendapat kesempatan diminta menyampaikan pendapat secara tertulis.

Menurutnya, seluruh tahapan pembahasan, mulai dari RDPU, Rapat Kerja, Rapat Panja, hingga pembahasan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, terbuka untuk diliput media massa. Rangkaian rapat juga disiarkan melalui TVR Parlemen dan kanal YouTube DPR.

"Jadi, kurang terbuka apa lagi?" ucap politikus Partai Gerindra itu.

Habib menyebut, Panja juga telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dalam prosesnya, rancangan yang semula terdiri dari 67 pasal berkembang menjadi 74 pasal. Komisi III turut menggelar kunjungan kerja ke 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan.

Baca juga : IHSG 5.000, Konsekuensi Reformasi

Terkait tidak dilibatkannya ICW dalam RDPU, Habib menyebut, organisasi tersebut tidak pernah mengajukan diri sebagai narasumber ataupun mengirimkan masukan tertulis kepada Panja. Ia menjelaskan, undangan diberikan dengan memprioritaskan pihak yang telah mengajukan permohonan agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

"Kalau kami mengundang mereka (ICW), tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan tetapi belum sempat diundang. Mereka juga tidak mengirim masukan tertulis," ungkapnya. BYU/FAQ

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.