BREAKING NEWS
 

Mohammad Hatta Usulkan 6 Langkah Implementasi UU Perampasan Aset

Reporter & Editor :
OKTAVIAN SURYA DEWANGGA
Sabtu, 21 November 2026 21:45 WIB
Foto: Ist.

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Mohammad Hatta mendorong pemerintah segera menyiapkan langkah implementasi Undang-Undang (UU) Perampasan Aset setelah resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dia menilai, kesiapan regulasi pelaksanaan, kelembagaan, dan sistem pengawasan menjadi kunci agar aturan tersebut dapat berjalan efektif, transparan, dan berkeadilan.

Menurut Mohammad Hatta, penegakan hukum tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan.

Negara juga perlu memastikan kekayaan yang diperoleh secara ilegal dapat ditelusuri, dirampas melalui mekanisme hukum, dan dikembalikan kepada pihak yang berhak.

"Kehadiran regulasi ini diharapkan menjadi instrumen untuk mempersempit ruang gerak pelaku korupsi, penipuan, investasi ilegal, serta berbagai kejahatan ekonomi lainnya," ujarnya, Sabtu (21/11/2026). 

Dia menyambut positif pengesahan UU Perampasan Aset yang menjadi tonggak penting setelah diperjuangkan selama 18 tahun.

Regulasi tersebut diharapkan memperkuat upaya pemberantasan korupsi, memutus aliran keuntungan hasil kejahatan, sekaligus mempercepat pemulihan kerugian negara dan masyarakat.

Mohammad Hatta menilai, pengesahan undang-undang tersebut harus segera diikuti dengan persiapan implementasi yang matang. Dia mengusulkan enam langkah strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Pertama, pemerintah harus segera menyusun peraturan pelaksanaan sebagai pedoman teknis penelusuran, penyitaan, perampasan, pengelolaan, hingga pengembalian aset. Kejelasan aturan diperlukan agar seluruh proses memiliki kepastian hukum.

Kedua, membentuk atau memastikan berfungsinya badan pengelola aset yang profesional dan akuntabel.

Lembaga tersebut harus mampu menangani penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian aset kepada pihak yang berhak.

Baca juga : Kejagung: UU Perampasan Aset Bisa Kejar Harta Buronan Kasus Korupsi

Ketiga, membangun sistem pengawasan independen untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Transparansi harus diterapkan dalam setiap tahapan agar proses perampasan aset dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, memperkuat koordinasi antarlembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta otoritas luar negeri.

Kerja sama lintas negara dinilai penting untuk melacak kekayaan hasil kejahatan yang disembunyikan di yurisdiksi asing.

Kelima, membangun sistem informasi aset yang terintegrasi. Melalui sistem tersebut, pencatatan, pelacakan, status, nilai, dan pengelolaan aset dapat dipantau secara transparan.

Keenam, memprioritaskan pemulihan kerugian korban dan negara. Aset yang berhasil dirampas harus dapat dikembalikan kepada korban penipuan, investasi ilegal, penipuan perjalanan umrah, serta pihak lain yang dirugikan sesuai ketentuan hukum.

Sementara itu, aset hasil korupsi harus diarahkan untuk memulihkan keuangan negara.

Di balik besarnya kewenangan yang diberikan melalui UU Perampasan Aset, Mohammad Hatta mengingatkan pentingnya menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Dia menegaskan bahwa perampasan aset bukan berarti negara memiliki kewenangan untuk mengambil harta kekayaan masyarakat secara bebas tanpa dasar hukum.

"Setiap tindakan perampasan harus didukung bukti dan proses hukum yang menunjukkan keterkaitan aset dengan tindak pidana. Pemilik aset maupun pihak ketiga yang memiliki kepentingan juga harus diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan membuktikan hak kepemilikannya," ujarnya.

Adsense

Prinsip tersebut dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, termasuk kemungkinan menjadikan mekanisme perampasan aset sebagai alat politik, tekanan, ataupun pemerasan oleh oknum aparat.

Baca juga : Bamsoet Dorong Penguatan Reformasi Birokrasi untuk Kawal Program Prabowo

Selain itu, perampasan aset melalui mekanisme tanpa putusan pidana tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila pelaku kemudian ditemukan atau berhasil ditangkap.

Dengan demikian, upaya pemulihan aset dan penegakan hukum terhadap pelaku tetap dapat berjalan melalui mekanisme hukum masing-masing.

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut menjadi momentum penting setelah regulasi ini diperjuangkan selama 18 tahun.

Dalam perkembangan terbaru, Sabtu (21/11/2026), Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman turut memberikan penjelasan mengenai substansi UU Perampasan Aset, termasuk tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar.

Habiburokhman menegaskan, keputusan tersebut bukan berarti DPR mengesampingkan tujuan untuk memiskinkan koruptor.

Dia menjelaskan, UU Perampasan Aset merupakan instrumen hukum acara yang mengatur proses penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pengelolaan, hingga pengembalian aset.

Sementara itu, ketentuan mengenai peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya merupakan bagian dari hukum pidana materiil.

Melalui regulasi baru ini, negara memiliki mekanisme untuk merampas aset hasil tindak pidana, baik berdasarkan putusan pidana maupun melalui mekanisme tanpa putusan pidana terhadap pelaku, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang.

Sebelum disahkan, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Proses pembahasannya juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui sedikitnya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum sejak September 2025.

Baca juga : Bamsoet Ajak Seluruh Elemen Bangsa Dukung Keberhasilan Pemerintahan Prabowo

Aspirasi yang dihimpun berasal dari masyarakat, akademisi, pakar, hingga organisasi kemasyarakatan.

Salah satu poin penting dalam UU Perampasan Aset adalah penerapan mekanisme Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture atau perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku.

Mekanisme ini memungkinkan negara melakukan pemulihan aset dalam kondisi tertentu, misalnya ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan ke persidangan, sepanjang persyaratan hukum terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan DPR, aset dengan nilai paling sedikit Rp 1 miliar dapat menjadi objek mekanisme tersebut sesuai ketentuan undang-undang.

Cakupan tindak pidana yang dapat dijangkau juga meliputi berbagai kejahatan, antara lain tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi dan/atau yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Dengan cakupan tersebut, UU Perampasan Aset tidak hanya berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara, tetapi juga membuka peluang pemulihan kerugian bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan ekonomi.

Pengesahan UU Perampasan Aset setelah penantian panjang selama 18 tahun menjadi babak baru dalam pembenahan sistem hukum nasional, khususnya dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi.

Keberhasilan regulasi tersebut nantinya akan ditentukan oleh konsistensi pemerintah dalam menjalankan seluruh ketentuan secara transparan, profesional, dan berkeadilan.

Masyarakat kini menantikan implementasi nyata, mulai dari penyusunan peraturan pelaksanaan, kesiapan kelembagaan pengelola aset, sistem pengawasan independen, hingga mekanisme pengembalian kerugian korban.

Pada akhirnya, UU Perampasan Aset diharapkan mampu memastikan bahwa kekayaan yang diperoleh dari tindak kejahatan tidak lagi menjadi keuntungan bagi pelakunya, melainkan dapat dipulihkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara serta masyarakat yang dirugikan, tanpa mengabaikan hak-hak warga negara.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense