Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Jaksa Tuntut Duta Palma Group Bayar Rp 81,8 T di Kasus Korupsi dan TPPU
- KPK Sambut UU Perampasan Aset, Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi
- Xi Jinping: Konfrontasi Negara Besar Bisa Jerumuskan Dunia ke Dalam Kekacauan
- Suroso Isnandar Jadi Dirut PLN, Momentum Perkuat Integritas dan Meritokrasi
- Ketua Komisi III DPR Habiburokhman: UU Perampasan Aset Bukan Senjata Politik
Pakar Nilai Kejaksaan dan KPK Lebih Tepat Jalankan UU Perampasan Aset
Kamis, 19 November 2026 20:28 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset menjadi Undang-Undang (UU). Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai, Kejaksaan dan KPK lebih tepat untuk menjalankan UU ini daripada harus membentuk lembaga baru.
Fickar mengatakan, perampasan aset pada dasarnya merupakan bagian akhir dari proses penegakan hukum pidana. Dalam mekanisme biasa, perampasan dilakukan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang menjadi kewenangan kejaksaan.
Namun, proses peradilan yang panjang kemudian mendorong lahirnya pengaturan perampasan aset tanpa putusan pengadilan. Meski demikian, kewenangan tersebut tidak boleh dijalankan secara sembarangan.
Baca juga : Ketua Komisi III DPR Habiburokhman: UU Perampasan Aset Bukan Senjata Politik
“Karena itu, dalam perkembangan pembahasan hingga pengesahannya, ruang lingkupnya dipersempit hanya pada aset hasil korupsi serta tindak pidana lain. Namun, fokusnya pada hasil korupsi yang jelas-jelas merupakan harta negara yang diambil koruptor,” ujar Fickar, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, pembentukan badan baru justru berpotensi menimbulkan duplikasi kewenangan. Sebab, kejaksaan sudah memiliki divisi yang menangani pelaksanaan eksekusi aset. KPK juga memiliki kewenangan dan perangkat penindakan terhadap tindak pidana korupsi.
Fickar menilai, pembentukan badan baru melalui Peraturan Presiden (Perpres) juga menyimpan potensi persoalan politik. Meski lembaga tersebut merupakan institusi negara, orang-orang yang mengisinya berasal dari kekuatan politik dengan ideologi dan kepentingan tertentu.
Baca juga : Aktivis 98 Apresiasi Dasco, UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan
Kondisi itu dikhawatirkan memicu konflik kepentingan, terutama apabila badan pengelola aset maupun lembaga pengawasnya diisi orang-orang dari lingkaran kekuasaan presiden.
“Seharusnya pelaksana perampasan aset ini cukup dikerjakan oleh kejaksaan. Atau, lebih fokus untuk aset korupsi itu oleh KPK, dengan pengawas Komisi Kejaksaan dan Dewan Pengawas KPK,” katanya.
Ia menilai, pembentukan lembaga baru justru berisiko menjadi pemborosan anggaran dan tidak efisien. Karena itu, Fickar menawarkan jalan tengah apabila UU Perampasan Aset tetap mengamanatkan pengaturan lebih lanjut melalui Perpres.
Baca juga : DPR Setujui RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang
Menurutnya, Perpres dapat menunjuk divisi eksekusi di kejaksaan dan KPK untuk menjalankan tugas-tugas badan sebagaimana diatur dalam UU Perampasan Aset.
“Perpres akan menunjuk divisi eksekusi kejaksaan dan divisi eksekusi KPK yang akan melaksanakan tugas-tugas badan dari Undang-Undang Perampasan Aset,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya