Dark/Light Mode

PUKAT Sayangkan UU Perampasan Aset Tak Atur Unexplained Wealth

Kamis, 19 November 2026 22:29 WIB
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kiri) menyerahkan laporan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset ke Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: Tedy O Kroen/RM)
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kiri) menyerahkan laporan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset ke Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: Tedy O Kroen/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman menilai Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang baru disahkan belum memiliki instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Terutama mekanisme perampasan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya atau unexplained wealth.

Zaenur menyebut, ketiadaan pengaturan tersebut membuat UU Perampasan Aset kehilangan salah satu fitur yang paling ditunggu publik. Padahal, mekanisme itu diharapkan dapat digunakan untuk merampas harta penyelenggara negara yang tidak seimbang dengan penghasilan sahnya.

“Akibatnya, harta yang tidak wajar itu tidak dapat dirampas. Padahal dari awal inilah yang paling ditunggu, yang paling didorong oleh publik agar ada perampasan harta penyelenggara negara yang tidak seimbang dengan penghasilan sahnya,” ujarnya, kepada Rakyat Merdeka, Kamis (19/11/2026).

Baca juga : KPK Sambut UU Perampasan Aset, Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi

Menurut Zaenur, tanpa mekanisme unexplained wealth, kemampuan UU tersebut untuk menjangkau kekayaan yang diduga berasal dari tindak kejahatan menjadi terbatas. "Tidak mengatur unexplained wealth itu sangat mengecewakan. Sehingga saya katakan ini macan ompong," tegasnya. 

Zaenur juga menyoroti mekanisme perampasan aset tanpa putusan pengadilan yang dinilai masih terlalu bergantung pada perkara pidana. Mekanisme tersebut hanya dapat digunakan dalam kondisi tertentu, seperti ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.

Menurutnya, ketentuan itu membuat ruang perampasan aset tanpa putusan pidana menjadi sangat terbatas. Dia bahkan membandingkannya dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 32 ayat 2 yang mengatur bahwa putusan bebas tidak menghapus hak negara untuk menuntut ganti kerugian.

Baca juga : Pakar Nilai Kejaksaan dan KPK Lebih Tepat Jalankan UU Perampasan Aset

"Sehingga saya melihat ini akan sangat sedikit perampasan aset yang bisa dilakukan karena kondisinya sangat spesifik. Yaitu ketika pelakunya itu meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya," jelasnya. 

Persoalan lain yang disoroti adalah masa pemblokiran aset yang hanya tujuh hari kerja. Zaenur menilai, jangka waktu tersebut terlalu singkat, terutama untuk perkara korupsi yang melibatkan aset dengan aliran transaksi kompleks atau telah dipindahkan ke luar negeri.

Ia juga menyoroti sempitnya cakupan tindak pidana yang diatur, termasuk tidak dimasukkannya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

Baca juga : Puan: UU Perampasan Aset Rampung Lebih Cepat Dari Target

Atas berbagai kelemahan itu, Zaenur menilai UU Perampasan Aset belum cukup kuat menjadi instrumen baru pemberantasan korupsi. Ia menyebut, pengesahannya lebih menyerupai upaya memenuhi tuntutan publik ketimbang menghadirkan mekanisme perampasan aset yang efektif.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.