Sebelumnya
Ketua Panja RUU PPRT - DPR RI, Willy Aditya mengungkapkan problem krusial yang dihadapi dalam proses pembahasan RUU PPRT saat ini berada pada pimpinan DPR.
Respon Ketua DPR RI yang menyebutkan bahwa RUU PPRT itu masih memerlukan kajian secara socio cultural, menurut Willy, merupakan tanggapan yang tidak tepat karena di dalam RUU PPRT itu sudah mencakup pengaturan aspek socio cultural.
Baca juga : Gerak Cepat, ASAR Humanity Terus Distribusikan Bantuan Kemanusiaan Di Turki
"Saya kira ini karena pimpinan belum membaca isi RUU PPRT," ujarnya.
Willy mengaku sudah tiga kali meminta audiensi kepada Ketua DPR RI untuk menjelaskan sejumlah substansi dalam RUU PPRT itu, tetapi hingga saat ini permintaan itu tidak ditanggapi.
Baca juga : Sandiaga Makin Berkibar
Salah satu upaya untuk mendorong agar pimpinan DPR segera mengagendakan Sidang Paripurna untuk mengesahkan RUU PPRT menjadi usulan inisiatif DPR, menurut Willy, bisa melalui dugaan pelanggaran tata tertib DPR yang dilakukan Ketua DPR.
Menurut Willy, Ketua DPR bisa diajukan ke MKD karena melanggar tata tertib DPR lewat dugaan pengabaian hasil kajian alat kelengkapan dewan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.