Wapres Optimis Capai Target 0% Penurunan Kemiskinan Pada 2024

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menyatakan optimis Pemerintah mampu mencapai target penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem pada 2024.

“Sisa waktu ini kita genjot terus, optimis kita bisa mencapai target,” tegas Wapres di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Sabtu (4/2).

Lebih lanjut, Wapres menerangkan bahwa target penurunan kemiskinan yang ada saat ini adalah target yang ditetapkan sebelum terjadi pandemi Covid-19. 

Menurutnya, pandemi Covid-19 yang melanda hampir tiga tahun terakhir telah memperberat upaya penanggulangan, baik kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem.

“Kita masih berkeinginan dengan berbagai cara melakukan langkah-langkah yang lebih efektif dan juga terobosan-terobosan dengan mempercepat gerakan, mengkoordinasikan semua langkah, dan kemudian membuat sasaran-sasaran prioritas di mana angka kemiskinan itu tinggi,” ujarnya.

Baca juga : Bamsoet Kembali Terima Penghargaan DataGovAI Award 2022

Sebagai contoh, sambung Wapres, saat ini terdapat 12 provinsi yang telah menjadi sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem.

“Kita inginkan masih tetap 2024 itu 0 persen. Artinya, kita masih tetap berkeinginan. Bahwa itu karena adanya pandemi memang terhambat, sehingga memang lebih berat,” ungkapnya.

Ketika ditanya tentang pernyataan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas bahwa anggaran penanggulangan kemiskinan lebih banyak digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas, Wapres menekankan, bahwa dana penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran.

“Pernyataan Menteri PAN dan RB sebatas imbauan. Itu terlalu besar anggaran biaya perjalanan studi banding, sehingga menyedot, jangan terlalu besar,” ujar Wapres.

Lebih jauh, Wapres menjelaskan, bahwa anggaran penanggulangan kemiskinan pada dasarnya digunakan untuk dua program, yaitu perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Baca juga : DPR Siap Dukung Presiden Realisasikan Target Penyelesaian Kereta Makassar-Manado Pada 2024

“Anggaran penanggulangan kemiskinan itu kan ada dua sebenarnya, satu untuk perlindungan sosial supaya mereka bisa kita tahan supaya jangan sampai lebih turun, lebih jauh, dan supaya mereka bisa survive,” sebut Wapres.

Kedua, anggaran untuk pemberdayaannya supaya mereka bisa tidak lagi miskin. “Dua anggaran itu memang besar dan tersebar di berbagai kementerian lembaga,” tambahnya.

Menurut Wapres, anggaran tersebut wajar apabila jumlahnya besar. Namun yang terpenting adalah ketepatan sasaran, koordinasi progam, dan konvergensi anggaran pada tiap kementerian/lembaga.

“Anggaran ini jangan sampai masing-masing [kementerian/lembaga] menjalankan sendiri-sendiri, tapi ada konvergensi sehingga anggaran itu efektif,” pintanya.■

Terlebih, tutur Wapres, pemerintah memiliki target yang berat terutama menurunkan angka kemiskinan ekstrem 0% pada 2024, sehingga penggunaan anggarannya harus lebih efisien.

Baca juga : Mardiono: Keterisian Caleg Dapil Jabar Penuh Jelang Pemilu 2024

“Masalah penanggulangan kemiskinan itu bukan masalah anggaran, karena anggarannya sudah besar. Tapi pada kinerja yang lebih efektif, ini yang harus dibenahi betul,” pesannya.

Diketahui, Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di Indonesia sekitar 7% dan kemiskinan ekstrem mendekati 0% pada 2024. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) menilai hal tersebut sulit dicapai apabila tata kelola upaya penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tidak diubah.■
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.