RM.id Rakyat Merdeka - Senayan tengah menggodok revisi Undang-Undang Kesehatan. Revisi ini mengedepankan instrumen perlindungan dan kepastian pemenuhan hak kesehatan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, dalam Undang-Undang Kesehatan yang ada saat ini, profesi dokter sangat rentan terhadap kekerasan maupun kriminalisasi. Untuk itu, RUU Kesehatan akan memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan (nakes).
“Kalau ada kejadian kekerasan, serahkan terlebih dahulu ke teman-teman internal kesehatan. Ada berbagai majelis yang dipercaya untuk menegakkan disiplin etik, proses itu harus didahulukan sebelum masuk pada proses hukum,” jelas Melki.
Baca juga : ACC Gelar Cek Kesehatan Gratis Untuk Warga Kota Palu
Karena itu, Ketua Panja RUU Kesehatan ini memastikan pihaknya selalu membuka ruang untuk berdialog terkait muatan RUU tersebut. Sudah ada masukan dari masyarakat seperti Mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia dan Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia.
“Kami akan terus melakukan public hearing untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi teman- teman sekaligus meluruskan substansi yang berkembang di luar yang sejatinya tidak seperti yang kami bahas bersama Pemerintah,” katanya.
Terpisah, Ketua Konsil Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Prof Taruna Ikrar mengingatkan sejumlah tantangan yang dihadapi dunia kedokteran dan kesehatan dalam negeri di era disrupsi ini.
Baca juga : Legislator Yakin, RUU Kesehatan Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
“Perubahan di sektor pendidikan juga terlihat jelas saat pandemi, sehingga inovasi sangat diperlukan untuk menjawab tantangan yang ada,” kata Prof. Taruna saat menjadi pembicara kuliah umum di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada (IKB KJP) bertema ‘Membangun World Class University Era Digital’ di Palopo, Sulawesi Selatan, kemarin.
Adapun kuliah umum ini merupakan bagian dari persiapan pembukaan Fakultas Kesehatan di IKB KJP. “IKB KJP memiliki riwayat perjalanan yang panjang dan punya cara tersendiri dalam mengatasi permasalahan di setiap masalah yang timbul melalui inovasinya,” ucap Taruna Ikrar.
Taruna menuturkan, untuk menjadikan suatu perguruan tinggi bertaraf internasional, maka harus memiliki karakteristik yang mengacu pada kinerja, faktor, dan luaran. Tak lupa pula strategi dan target harus disiapkan untuk penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi bertaraf internasional.
Baca juga : Jaga Kesehatan Jemaah Haji, Nakes Pantau Lewat KKJH
“Di mana pun kampusnya, dalam menyusun strategi itu, perlu prinsip yang spesifik pasti berasal dari mahasiswanya, civitas akademiknya, dan fasilitas penunjangnya,” tambah pakar Farmakologi, Kardiologi, dan Neurologi ini. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.