RM.id Rakyat Merdeka - Senayan meminta Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melakukan inovasi untuk mencari sumber pembiayaan lain di luar bayaran dari mahasiswa dan dana negara. Pembiayaan pendidikan PTN saat ini lebih mengandalkan Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Anggota Komisi X DPR Prof. Zainuddin Maliki mengatakan, perguruan tinggi secara umum menerapkan UKT-Base University atau perguruan tinggi berbasis UKT. Bahkan PTN besar seperti Universitas Indonesia (UI) bisa meraup dana UKT sebesar Rp 1,4 triliun, belum termasuk dana yang digelontorkan Pemerintah dari 20 persen dana pendidikan.
Selain itu, UI juga memiliki sumber pemasukan dari rumah sakit sebesar Rp 600 miliar lebih.
“Itulah sebabnya saya berani mengatakan perguruan tinggi kita sekarang masih pada taraf UKT-Base Universiti. Belum Research-Based University,” sambung politisi PAN ini.
Dia menilai, perlu dilakukan kajian untuk mencari alternatif pembiayaan perguruan tinggi ini agar keluar dari status UKT-Based University. Salah satunya dengan menempatkan penelitian dan inovasi sebagai pilar utama dalam membangun kemandirian kampus, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi institusi pendidikan tinggi.
Baca juga : Airlangga Beberin Strategi Hadapi Tantangan Ekonomi
“Kalau konsep ini kita pegang dengan baik dan bisa diterapkan sungguh-sungguh, saya yakin ini bisa terwujud. Tapi dengan catatan, penelitian dan inovasinya itu betul-betul bermuara menjadi sebuah produk,” katanya.
Sayangnya, tidak semua riset dan inovasi menjadi produk. Butuh kerja ekstra keras untuk itu. Dia lalu mengungkap hasil riset dan inovasi dari salah satu guru besar tentang teknologi biomedik, yang ternyata hasil penelitiannya belum menjadi sebuah produk.
Namun, ada juga hasil riset dan inovasi dari perguruan tinggi itu telah menjadi produk. Seperti teknologi ozonisasi yang dihasilkan oleh Guru Besar Universitas Diponegoro, Prof. Muhammad Nur yang kini telah menjadi produk teknologi yang dapat mengurangi kehilangan nilai produksi pertanian.
“Kita butuh payung hukum, payung politik juga. Saya yakin penelitian dan inovasi itu salah satu alternatif untuk keluar dari UKT-Base University,” tambahnya.
Hal senada dilontarkan Direktur Konsil Kedokteran Sedunia (International Association of Medical Regulatory Authorities/IAMRA) Prof. Taruna Ikrar.
Baca juga : Program Asuransi Wajib Memberi Efek Positif
Menurutnya, PTN sudah saatnya melakukan kerja sama dengan Pemerintah, kampus, dan badan usaha swasta untuk memajukan pendidikan, terutama kedokteran
Kolaborasi ini, kata dia, sudah banyak diterapkan di berbagai negara yang maju pendidikan kedokterannya, salah satunya Amerikat Serikat (AS).
“Perusahaan swasta itu bisa memberikan, kalau di Amerika itu kita sebut filantropi. Memberikan kayak sumbangan atau semacam CSR, sehingga perusahaan ini memberikan biaya pendidikan itu ke kampus,” katanya.
Namun bantuan biaya pendidikan dari perusahaan swasta ini, nanti bisa dikonversi dengan sebuah keuntungan mendapat pengurangan pajak.
“Dikurangi pajaknya (perusahaan) swasta tersebut. Tetapi dia berkontribusi kepada pendidikan kedokteran,” ujarnya.
Baca juga : Program Latihan Kerja Didorong Garap Gen Z
Cara lain yang bisa ditempuh, lanjut dia, memaksimalkan penggunaan 20 persen APBN untuk pendidikan. Setiap tahun, mengalokasikan sekitar Rp 2.000 triliun.
“Itu besar sekali. Makanya kita berharap orang-orang yang menjadi menteri pendidikan itu mengerti semuanya,” harapnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.