RM.id Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan, berdasarkan data KPU, dari sekitar 545 daerah (37 provinsi dan 508 kabupaten/kota) yang mengikuti Pilkada 2024, sebanyak 41 daerah di antaranya hanya memiliki satu pasangan calon dan akan berhadapan dengan kotak kosong. Terdiri dari 1 provinsi yakni Papua Barat dan 40 kabupaten/kota, antara lain Aceh Utara, Bintan, Ciamis, Banyumas, Sukoharjo, Brebes, Ngawi, Gresik, dan Surabaya.
Tren calon tunggal dalam Pilkada terus meningkat setiap tahunnya. Pada Pilkada 2015, ada 3 daerah yang memiliki calon tunggal, Pilkada 2017 sebanyak 9 daerah, Pilkada 2018 sebanyak 16 daerah, dan Pilkada 2020 sebanyak 20 daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah pun tidak mampu membendung partai politik yang di beberapa daerah hanya mengusung calon tunggal.
Bamsoet melihat, ada banyak faktor penyebab calon tunggal. Misalnya, karena figur calon di daerah sudah terlalu kuat, sehingga tidak ada yang mau melawannya. Bahkan calon perseorangan pun juga tidak mau maju melawan.
"Meningkatnya tren calon tunggal mengindikasikan bahwa ada banyak hal yang perlu dibenahi dalam penyelenggaraan Pilkada," ujarnya, dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR bersama Alumni Lintas Angkatan SMPN 49 Jakarta, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Baca juga : Tingkatkan Kualitas dan Efisiensi, Universitas Pancasila Lantik Pejabat Baru
Hadir para alumni antara lain Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia Prof Harkristuti Harkrisnowo, Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama, Kelembagaan, Inovasi, dan Teknologi Universitas Pertahanan Mayjen TNI Susilo Adi Purwantoro, Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam Irjen Pol Andry Wibowo, Ketua KPU Periode 2021-2022 Ilham Saputra, Kepala SMPN 49 Jakarta Abdul Basri, Ketua Komite SMPN 49 Jakarta Kismono.
Yang perlu dibenahi tersebut, lanjut Bamsoet, mulai dari politik berbiaya tinggi yang membuat sebagianbanak bangsa tidak mampu maju dalam kontestasi Pilkada hingga manajemen rekrutmen partai politik yang perlu ditingkatkan. Tujuannya, agar dapat menghasilkan lebih banyak lagi kader berkualitas yang dapat menjadi calon pemimpin di tingkat daerah.
Ketua DPR ke-20 ini mengingatkan, persaingan dan tensi politik di Pilkada 2024 bisa jadi tidak kalah sengit dibandingkan Pileg dan Pilpres. Karena itu, seluruh elemen bangsa harus kembali mawas diri. Kesuksesan Pemilu 2024 harus dijadikan pegangan agar Pilkada Serentak 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi, tidak menorehkan luka perpecahan di masing-masing daerah.
Bamsoet mendorong para pemimpin di daerah meniru pemimpin di pusat. Sebagaimana yang sudah dicontohkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, bahwa ada kalanya bertanding ada kalanya kita bersanding. Politik sekadarnya, persaudaraan kebangsaan selamanya.
Baca juga : Bamsoet Dukung Prabowo Jadikan Kementerian Perumahan Rakyat Tersendiri
"Mari jaga dan amalkan salah satu sila Pancasila, Persatuan Indonesia. Mari sambut Pilkada dengan sukacita, jangan jadikan Pilkada sebagai sumber dukacita," ajak Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini menerangkan, pengimplementasian Pancasila dalam politik kebangsaan oleh para elite politik sangat penting. Mengingat akhir-akhir ini, nilai-nilai Pancasila mulai sering dipertanyakan manifestasinya, dijauhkan dari jangkauan diskursus publik, dan bahkan dikesampingkan sebagai rujukan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan.
Survei LSI pada 2018, mencatat bahwa dalam kurun waktu 13 tahun, dari 2005 hingga 2018, masyarakat yang menyatakan pro terhadap Pancasila telah mengalami penurunan yang cukup signifikan, sekitar 10 persen. Dari 85,2 persen pada tahun 2005 menjadi 75,3 persen pada tahun 2018.
Lalu, survei CSIS menyebutkan, sekitar 10 persen generasi milenial setuju mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Dari survei Komunitas Pancasila Muda pada tahun 2020, diketahui bahwa hanya 61 persen responden yang merasa yakin dan setuju bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dan relevan dengan kehidupan mereka. Sementara 19,5 persen di antaranya menganggap Pancasila hanya sekedar istilah yang tidak benar-benar dipahami maknanya.
Baca juga : Kemenag Ajak Semua Pihak Berkontribusi dalam Pemberdayaan Umat
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, tahun 2021, survei yang dilakukan MEDIAN mencatat sebanyak 49 persen responden berpandangan Pancasila belum dilaksanakan dengan baik dan benar. Survei SMRC tahun 2022 mencatat, komitmen publik terhadap nilai-nilai Pancasila, dan bagaimana nilai-nilai Pancasila direalisasikan dalam kehidupan berbangsa, masih diklasifikasikan dalam kategori 'sedang'.
Selanjutnya, tahun 2023, hasil survei Setara Institute dan Forum on Indonesian Development (INFID) juga mencatat, 83,3 persen siswa SMA menganggap bahwa Pancasila bukanlah ideologi permanen, dan oleh karenanya bisa diganti.
Kata Bamsoet, berbagai temuan hasil survei ini mengisyaratkan pesan penting bagi semua untuk mengkaji kembali cara memaknai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua pihak perlu membangun paradigma baru untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek dan dimensinya.
"Eksistensi Pancasila harus dapat dirasakan kehadirannya dalam setiap ruang dan relung publik diimplementasikan secara nyata, dan diaktualisasikan dalam berbagai realitas sosial, politik, dan ekonomi," pungkas Bamsoet.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.