RM.id Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berniat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Judi Online. Pembentukan pansus ini sebagai komitmen DPD ikut andil pemberantasan judi online yang semakin marak dan merugikan masyarakat.
Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin menegaskan, judi online alias judol ini bukan masalah kecil.
“Ini telah berkembang menjadi suatu jaringan bisnis besar yang melibatkan ribuan rekening, ratusan juta transaksi dan perputaran dana hingga ribuan triliun rupiah,” ucapnya.
Sultan bilang, judol ini telah mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat dan merusak generasi bangsa. Karena itu, DPD mendukung penuh upaya pembersihan menyeluruh, tidak pandang bulu, untuk mengatasi fenomena judol yang merugikan ini.
Dia meminta agar pemberantasan judol mencakup seluruh elemen yang terlibat dalam jaringannya. Mulai dari payment gateway, sistem perbankan, hingga penyedia pembayaran.
Baca juga : DKI Bentuk Satgas Cegah Kasus Kekerasan Seksual
Semua pihak yang turut andil dalam perputaran dana besar di kasus judol ini mesti diusut tuntas. Tidak hanya menyasar pelaku di tingkat kecil saja, tetapi aktor-aktor utama yang lebih menikmati keuntungan di atas kerugian masyarakat.
“Kami sepakat bahwa pembersihan ini harus menyeluruh, dari hilir ke hulu. Jangan sampai isu ini hanya dilihat sebagai kasus kecil,” tegasnya.
Karena itu, DPD mendukung penuh seruan Presiden Prabowo Subianto melakukan ‘bersih-bersih’ di berbagai sektor. Upaya ini harus menjadi bagian dari transisi menuju Indonesia Emas 2045 dengan melibatkan semua pihak agar berjalan dengan transparan dan bertanggung jawab.
Pansus Judi Online ini, lanjutnya, untuk memastikan ‘pembersihan’ benar-benar berjalan efektif.
“Meski begitu, kita harus tetap percaya aparat penegak hukum dapat bergerak cepat. Jangan sampai peristiwa ini hanya menjadi kasus hukum kecil tanpa menyentuh layer-layer besar dibaliknya,” ujar Sultan.
Baca juga : Indonesia Vs Arab Saudi, Tim Garuda Wajib Menang
Menurutnya, judol membuat banyak masyarakat yang terjerat dalam ilusi keberuntungan. Namun akhirnya hanya menjadi korban dalam permainan yang merugikan. Apa pun itu, masyarakat perlu dilindungi dari aktivitas ilegal yang memanfaatkan mereka demi keuntungan pihak-pihak tertentu.
“Kita perlu mengembalikan fee base hasil dari bisnis ini ke negara untuk membiayai program-program pembangunan dengan masyarakat sebagai penerima manfaatnya,” tambahnya.
Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menambahkan, Pemerintah perlu segera melakukan pemutusan akses operasional judi daring, seperti konektivitas dan sistem pembayaran. Hal ini harus menjadi prioritas utama mengingat transaksi judi daring ini masih terus tumbuh subur karena adanya akses yang mudah.
“Kalau simpul-simpul operasionalnya tidak diputus, maka aktivitas ini akan terus berlangsung,” ujar Nurul.
Nurul berpandangan, kolaborasi lintas sektor seperti yang dilakukan Pemerintah dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah langkah sangat strategis.
Baca juga : Juara Dunia MotoGP 2024, The Martinator Kubur Pecco
“Pengawasan terhadap aliran dana ini penting untuk memastikan bahwa jaringan pelaku kehilangan kemampuan finansialnya,” sebutnya.
Politisi Fraksi Golkar ini meyakini, langkah tersebut dapat menjadi upaya konkret yang dapat menghentikan aktivitas jaringan pelaku secara efektif. Apalagi pelaku judi daring ini seringkali adaptif dan mampu berpindah ke platform lain. Untuk itu, Pemerintah perlu terus memperbarui teknologi pemantauan dan membangun tim siber yang lebih kuat.
Selain itu, harus ada upaya preventif kepada masyarakat akan bahaya judol. Masyarakat harus diedukasi tentang risiko sosial dan finansial dari judi daring. Tanpa pemahaman yang memadai, godaan untuk terlibat dalam judi daring akan terus ada.
“Pendidikan publik ini adalah investasi jangka panjang untuk mencegah judol ini,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.