RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung angkat bicara rerkait kebijakan efisiensi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun. Kendati pemotongan anggaran ini cukup besar, Tamsil justru menilai daerah justru berpeluang mendapatkan tambahan dana, asalkan mampu menyelaraskan programnya dengan kebijakan nasional.
TL, sapaan akrab Tamsil Linrung menilai, efisiensi anggaran merupakan langkah strategis Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menerjemahkan visi Asta Cita, termasuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kemandirian daerah.
"Dari total efisiensi anggaran nasional sebesar Rp 306 triliun, Rp 50,59 triliun berasal dari TKD. Namun, daerah tetap bisa memperoleh tambahan dana jika program kerja mereka selaras dengan visi Pemerintah Pusat," ujar Tamsil, dalam kunjungan kerjanya ke Kota Sorong, Senin (10/2).
TL mencontohkan, Papua Barat Daya dapat menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dengan mengoptimalkan sektor pariwisata, perikanan, kelautan, dan kehutanan sebagai tumpuan utama.
Baca juga : Kadin: Efisiensi Anggaran, Presiden Ingin Pastikan Tupoksi K/L Tetap Efektif
Jika daerah mampu menyusun proposal program yang sesuai dengan prioritas nasional, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Papua Barat Daya dapat memperoleh kembali anggaran yang lebih besar untuk menggerakkan perekonomian daerah.
Selain itu, mantan Wakil Ketua Banggar ini menekankan pentingnya optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor-sektor potensial di provinsi yang baru dimekarkan ini.
"Saat ini, kontribusi PNBP dari perikanan dan kehutanan masih jauh dari potensi sebenarnya. Pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam mengelola sumber daya yang ada agar PNBP bisa menjadi sumber pendapatan signifikan," imbuhnya.
Dalam pidatonya, di menyoroti tantangan utama dalam optimalisasi PNBP. Ia menyebutkan bahwa ketergantungan terhadap sektor Minerba dan Migas perlu dikurangi dengan mendorong potensi sektor lain, seperti perikanan dan kehutanan.
Baca juga : Anggaran Dipangkas, Menteri PU Tetap Loyal & Siap Jalankan Arahan Prabowo
"Sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat agar kebijakan nasional tetap relevan dengan kebutuhan dan kondisi di daerah," tegasnya.
Tamsil juga mendorong agar Papua Barat Daya menjadi proyek percontohan dalam optimalisasi PNBP berbasis ekonomi rendah karbon. Menurutnya, tren pembangunan global saat ini mengarah pada pertumbuhan berkelanjutan, yang harus diikuti dengan komitmen pembiayaan dari sektor-sektor ramah lingkungan.
"Hal ini sejalan dengan visi kepemimpinan Presiden Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita," tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Tamsil mengusulkan penyusunan roadmap optimalisasi PNBP Papua Barat Daya, yang mencakup pemanfaatan sektor perikanan dan kehutanan sebagai sumber utama pendapatan.
Baca juga : Wamensos: Presiden Resah Bansos Di Daerah Banyak Tidak Tepat Sasaran
"Papua Barat Daya adalah masa depan Indonesia. Dengan kekayaan alam yang melimpah, wilayah ini bisa menjadi pilar ketahanan ekonomi nasional. Namun, impian ini hanya dapat terwujud jika kebijakan negara berpihak kepada daerah dan PNBP dikelola secara akuntabel serta berkeadilan," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.