RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dianggap tukang stempel pemerintah dalam artikel yang diterbitkan sebuah media online nasional, Rabu (12/2/2025). Anggapan ini muncul karena Dasco selalu mengambil langkah menangani isu dan kasus politik kemasyarkatan belakangan ini, seperti mengatasi kisruh pagar laut, antrean gas LPG 3 kg subsidi akibat pelarangan pedagang eceran berjualan gas, kasus Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) bermasalah bagi siswa sekolah, hingga yang terbaru adalah surat penundaan rapat anggaran di DPR.
Menanggapi hal ini, aktivis 98 ITB Bandung Khalid Zabidi justru mengungkapkan, langkah dan sikap Dasco adalah gaya baru pimpinan DPR dalam menangani permasalahan politik yang berkembang di Indonesia.
"Dasco bukan tukang stempel pemerintah. Dia menunjukkan gaya politik baru menampilkan proaktif dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR sehingga cepat menanggulangi masalah yang ada," ucap Khalid Zabidi, dalam keterangan tertulis, Rabu (12/2/2025).
Baca juga : Gaya Politik Dasco Dipuji Sebagai Pemadam Krisis
Terkait surat penundaan rapat pembahasan anggaran di DPR, kata Khalid, dalam beberapa kesempatan, Dasco sudah menyatakan bahwa kementerian dan lembaga masih dalam proses rekonstruksi anggaran. Karena itu, membutuhkan waktu pembahasan di DPR.
"Pembahasan anggaran ini sangat penting sehingga perlu dibahas secara detail dan berhati-hati," ucap Khalid.
Dia yakin, Dasco melakukan hal tersebut berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Sehingga Dasco proaktif melakukan langkah-langkah yang dilakukan.
Baca juga : Bamsoet Dorong Modernisasi Regulasi Kepemilikan dan Penggunaan Senpi Beladiri
"Pola baru Dasco perlu diapresiasi, mencirikan pimpinan DPR yang aspiratif dan proaktif," pungkas kader Partai Golkar tersebut.
Ahli komunikasi krisis dari Universitas Pancasila Dr Sudarto menyatakan, di banyak peristiwa politik yang terjadi di Tanah Air belakangan ini, Dasco sangat berperan sebagai pemadam krisis. Sebagai contoh, misalnya saat rakyat memprotes secara masif rencana perubahan UU Pilkada pada Agustus 2024, Dasco tampil di depan dengan membatalkan pengesahan RUU tersebut, sehingga krisis padam. Dalam polemik kenaikan PPN dari 11 persen ke 12 persen, Dasco dan anggota Komisi XI DPR berneoisasi dengan Presiden Prabowo Subianto hingga kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya teruntuk barang mewah.
Kemudian, dalam kasus pagar laut, Dasco tegas menyatakan, harus dicabut. Selanjutnya, Dasco memimpin anggota Komisi VIII DPR untuk menurunkan biaya haji 2025.
Baca juga : Mantan Dirut Dituntut Hukuman 13 Tahun Penjara
Begitu juga pada krisis gas Elpiji 3 kg, Dasco menegaskan distribusinya harus dikembalikan ke pengecer-pengecer agar rakyat mudah mendapatkan gas.
Terakhir, terkait surat Dasco yang meminta penundaan pembahasan pemangkasan di DPR. Dia memandang, langkah Dasco sebagai mitigasi krisis. Ketika pemerintah sedang melakukan rekonstruksi anggaran, sementara pada saat bersamaan DPR juga melakukan hal yang sama secara terpisah, dapat menimbulkan krisis dan konflik.
"Jadi, kalau melihat sepak terjang Dasco selama ini, beliau lebih tepat disebut sebagai pemadam krisis, yang sikapnya selalu merespons aspirasi rakyat," ucapnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.