RM.id Rakyat Merdeka - Ketua DPR, Puan Maharani meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak yang terlibat dalam kasus kecurangan distribusi MinyaKita dengan memberikan hukuman berat, dan mengusut seluruh rantai distribusi yang memungkinkan praktik kecurangan terjadi.
“Hukuman berat bagi pelaku kecurangan takaran produk dan pemalsuan pangan juga harus dipastikan agar memberikan efek jera dan tidak ada celah bagi praktik serupa di masa depan," kata Puan dalam keterangan Jumat (14/3).
Puan menilai kasus kecurangan pengurangan takaran hingga peredaran MinyaKita palsu di pasaran terjadi karena kurangnya pengawasan yang bisa dipergunakan oknum tak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan.
"Kasus ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang memungkinkan praktik pemalsuan terjadi. Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kurang maksimalnya sistem pengawasan yang memungkinkan pelaku memalsukan isi MinyaKita tanpa terdeteksi sejak awal," katanya.
Baca juga : Gus Jazil Ingatkan Aturan, TNI Yang Duduk Jabatan Sipil Harus Mundur
Untuk itu, kasus pengurangan takaran dan pemalsuan MinyaKita harus menjadi pelajaran agar pengawasan produk pangan semakin ditingkatkan sehingga tidak berujung pada penyalahgunaan yang merugikan rakyat.
Menurut dia, jika Pemerintah tidak segera bertindak tegas dan melakukan perbaikan sistem pengawasan, maka kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pangan akan semakin menurun.
"Jika hanya pelaku di tingkat bawah yang dijerat, sedangkan pihak yang lebih besar lolos dari tanggung jawab, maka keadilan tidak akan benar-benar ditegakkan," tuturnya.
Ketua DPR periode ini mengatakan, MinyaKita adalah program Pemerintah yang bertujuan menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat sehingga jika dimanipulasi maka dampaknya sangat merugikan, baik dari segi kualitas maupun harga.
Baca juga : Menteri PKP Ajak ITB Untuk Penataan Kawasan Kota Bandung
Dia juga mengingatkan peredaran MinyaKita palsu dikhawatirkan berdampak pada kesehatan masyarakat.
"Negara harus memastikan bahwa kesejahteraan dan keadilan rakyat tidak dikorbankan hanya karena lemahnya pengawasan," ucapnya.
Lemahnya Pengawasan
Untuk mencegah kasus serupa berulang, dia pun meminta Komisi IX DPR yang bermitra dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ikut terlibat dalam pengawasan dan inspeksi MinyaKita secara berkala.
Baca juga : Ratusan Perusahaan Punya Kebun Di Kawasan Hutan, Senayan Minta Pemerintah Tegas
"BPOM harus meningkatkan pengawasan dan inspeksi berkala terhadap produk pangan di semua lini produksi dan distribusi. Termasuk harus juga dicek merek-merek minyak goreng lainnya, dan tentunya DPR akan ikut serta mengawasi demi memastikan masyarakat tidak dirugikan lagi,” ujarnya.
Selain itu, Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan diingatkan untuk membuat sistem pemantauan yang lebih transparan sehingga setiap rantai distribusi produk bersubsidi dapat diawasi dengan ketat.
"Sistem pengawasan harus diperkuat untuk mengantisipasi praktik-praktik penipuan yang merugikan masyarakat sebagai konsumen,” kata dia.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.