Dark/Light Mode

Menteri PKP Ajak ITB Untuk Penataan Kawasan Kota Bandung

Jumat, 14 Maret 2025 01:04 WIB
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar pertemuan dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI),  akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Pemerintah Kota Bandung, Kamis (13/3)
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar pertemuan dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Pemerintah Kota Bandung, Kamis (13/3)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar pertemuan dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Pemerintah Kota Bandung.

Pertemuan tersebut membahas penataan kawasan Kota Bandung. Diskusi ini berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (13/3).

Dalam pertemuan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan, pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menata kawasan perkotaan yang lebih layak huni dan berkelanjutan.

Baca juga : Menteri Kehutanan: Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Segera Diresmikan

Menurut Ara, penataan kawasan perkotaan harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun praktisi.

"Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki tantangan yang kompleks, dan melalui sinergi ini, kita dapat merancang solusi terbaik untuk memastikan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pertemuan ini membahas berbagai aspek penting dalam penataan kawasan Kota Bandung, termasuk perencanaan tata ruang, revitalisasi kawasan permukiman, infrastruktur hijau, serta upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Baca juga : Pemerintah Pastikan Status Seskab Berlandaskan Kewenangan Konstitusional

Dengan keterlibatan IAI dan akademisi ITB, diharapkan solusi yang dihasilkan tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga mengadopsi praktik terbaik dalam desain dan pengelolaan kota. Salah satu gagasan yang dibahas adalah konsep Udevelop, yakni pembangunan kawasan di pusat kota tanpa menggusur masyarakat setempat.

Dengan target pembangunan apartemen terjangkau, pendekatan ini akan mengintegrasikan masyarakat penghuni kawasan kumuh sebagai pemegang saham melalui skema Kemitraan Masyarakat, Pemerintah, dan Badan Usaha (KMPBU).

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Pemkot Bandung dalam penataan kawasan permukiman. Sebelumnya, Pemkot  Bandung telah membangun rumah susun di kawasan padat penduduk. Namun, sayangnya bangunan rumah susun tersebut justru tidak terisi penuh oleh penduduk tersebut.

Baca juga : Menteri Nusron Siapkan Ratusan Lahan Untuk Ketahanan Nasional & Pangan

"Ke depan ini, kami berupaya membangun kawasan permukiman yang sehat untuk mengurangi angka penderita Tuberkulosis karena selama ini di kawasan kumuh banyak masyarakat yang tidak berada di tempat yang tidak layak huni," ujar Farhan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan terus mengawal proses ini agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.