Sebelumnya
Lebih lanjut, Irawan mengatakan, China termasuk daerah yang terbilang sukses membangun daerahnya melalui kebijakan pemekaran daerah. Dijelaskannya, sebenarnya berbicara terkait easy doing business atau kemudahan berusaha, China dan Indonesia sama secara global.
Jika di tahun 2018, indeks kemudahan berusaha China berada di peringkat 82, Indonesia justru di urutan 73.
"Jadi masih barenglah. Tapi mereka (China) mampu membangun satu konsep desentralisasi itu diiringi dengan desentralisasi ekonomi tadi itu. Jadi sentralisasi politiknya Pemerintah pusat mengontrol politiknya, tapi pemerintah lokalnya, daerah-daerah ini, itu menjalankan bisnis dan ekonominya. Kalau kita belum sampai kesana," ungkapnya.
Baca juga : Bersama PNM, Rofiah Wujudkan Semangat Kartini Penggerak Ekonomi Desa
Makanya, Irawan tidka heran China mampu membangun dan menggerakkan investasi itu bahkan bisa sampai dengan 20 juta perusahaan swasta di daerahnya. Kondisi ini bertolak belakang dengan Indonesia yang lebih banyak mengandalkan APBN-APBD.
"Kalau kita kan di pusat-pusat (perputaran ekonominya). Pengusaha lokal kita banyak menunggu dana transfer. Jadi kontraktor, macam-macam. Kenapa? Karena semua bisnis, investor, karena Pemerintah pusat mengurus hubungan luar negeri itu diatur semua oleh Pemerintah pusat, dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang sebelumnya badan jadi kementerian. Padahal harusnya di daerah," bilangnya.
Oleh karena itu, dia meminta Dirjen Otoda Kemendagri juga dapat fokus pada upaya mendorong ekonomi di daerah. Toh tugas Kemendagri untuk urusan politik di daerah sudah tuntas. Ini bis dilihat dari suksesnya penyelenggaraan Pemilu Serentak, mulai dari Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif hingga Pemilu Kepala Daerah.
Baca juga : CIMB Niaga Tekankan Peran Penting Media Massa Dongkrak Literasi Keuangan
"Sebagai Dirjen Otonomi Daerah, Bapak dari awal Otonomi Daerah sampai sekarang, masih bicara kemampuan fiskal daerah. Makanya saya selalu berusaha mendorong bagaimana kita bicara mengenai BUMD kita bisa lebih bagus. Sebenarnya ini (otonomi daerah di China) bisa menjadi contoh Pak. Sehingga, ke depan otonomi daerah kita ini, strategi penataan daerah kita, itu sudah berbicara urbanisasi, inovasi. Jadi kita bergerak maju gitu loh," harapnya.
Karena itu, dia meminta dalam desain kebijakan otonomi daerah di Kemendagri, pemekaran daerah itu tidak dipandang sebagai kebijakan terakhir dalam mendorong ekonomi negara.
Kemendagri harus menyadari bahwa setiap aerah memiliki faktor dan variabel yang berbeda-beda. Sehingga jika ada memang yang prioritas dan urgen untuk dilakukan pemekaran, itu bisa dilakukan.
Baca juga : Brantas Abipraya Targetkan Pembangunan Bendungan Jragung Selesai Tahun Ini
"Misalnya yang sebelumnya DOB (Daerah Otonomi Baru) di Papua dianggap urgen, ya dilakukan. Jadi moratorium itu tidak hanya bersifat selektif dan ketat, tapi juga tahu mana yang prioritas untuk kita lakukan penataan daerah," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.