RM.id Rakyat Merdeka - Anggota DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto meluncurkan super apps Government Technology (GovTech) sebagai langkah revolusioner untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan berdaya saing. GovTech rencananya diluncurkan pada 17 Agustus 2025, bertujuan menyatukan seluruh aplikasi kementerian/lembaga dalam satu platform terpadu. Dengan langkah ini, Presiden Prabowo dapat menciptakan efisiensi dalam pemerintahan dan memerangi korupsi yang sering kali tumbuh subur dalam lingkungan administrasi publik yang tidak transparan.
Bamsoet menyatakan, komitmen Prabowo untuk meluncurkan GovTech merupakan langkah strategis dan visioner yang sejalan dengan perkembangan dunia digital saat ini. Digitalisasi pemerintahan bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang menciptakan struktur pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
"Dengan pendekatan ini, diharapkan pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, serta meminimalisir praktik korupsi yang merugikan negara," ujar Bamsoet, saat menerima Direksi Hypernet Technologies, di Jakarta, Selasa (27/5/2025). Direksi Hypernet Technologies hadir antara lain CEO Sudianto Oei, Vice President William, dan Senior Account Manager Okta.
Baca juga : Segera Siapkan Perahu Karet Dan Pengungsian
Bamsoet memaparkan, GovTech dirancang untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi yang saat ini beroperasi secara mandiri, sehingga memungkinkan sinergi data dan proses yang lebih baik. Saat ini layanan digital pemerintah tersebar di lebih dari 2.700 aplikasi kementerian/lembaga, tanpa adanya konektivitas yang signifikan. Hal itu tidak hanya menimbulkan pemborosan sumber daya, tetapi juga menyuburkan praktik-praktik korupsi.
Digitalisasi melalui GovTech akan menghadirkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Misalnya, e-catalog 6.0 memungkinkan analisis kebutuhan otomatis dan evaluasi vendor berbasis data, mengurangi ruang manipulasi dalam pengadaan barang. Sistem ini juga memastikan transparansi anggaran melalui portal yang dapat diakses publik, meminimalkan praktik tender fiktif atau mark-up.
Dengan memusatkan semua layanan dalam satu platform, peluang untuk penyelewengan sumber daya publik dapat diminimalkan. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pun dapat dilakukan dengan lebih efektif.
Baca juga : Kapolri Dan Mentan Dukung Program Ketahanan Pangan
"Integrasi ini diestimasi menghemat anggaran hingga Rp 100 triliun dalam beberapa tahun ke depan. Khususnya dari pemotongan biaya operasional dan pencegahan korupsi," kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menambahkan, salah satu aspek penting dari GovTech adalah kewajiban bagi setiap keluarga untuk memiliki rekening bank. Kebijakan ini memastikan penyaluran bansos seperti BLT atau PKH langsung ke penerima dan menghilangkan perantara yang kerap menjadi sumber kebocoran. Data Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mencatat sistem ini mampu mengurangi kebocoran hingga 30 persen, sekaligus meningkatkan akurasi target penerima.
Bamsoet menambahkan, tantangan yang mungkin timbul saat implementasi GovTech, adalah kesenjangan literasi digital dan infrastruktur internet di daerah terpencil. Namun, langkah seperti pelatihan bagi aparat desa dan kolaborasi dengan startup lokal bisa menjadi solusi.
Baca juga : Apresiasi Pelantikan Pengurus VIA, Bamsoet Ajak Jaga 4 Pilar Kebangsaan
"Selain itu, peningkatan daya saing digital Indonesia, dari peringkat 56 di tahun 2020 ke peringkat 43 di tahun 2024 menurut East Ventures Digital Competitiveness Index, menjadi modal kuat untuk percepatan implementasi GovTech," pungkas Bamsoet.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.