RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) di MPR RI Melchias Markus Mekeng meminta semua pihak untuk tidak menyalahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait terbitnya izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
“Tidak ada alasan yang cukup etis jika banyak pihak menyerang Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sebagai Menteri ESDM, Pak Bahlil sangat bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab kelembagaan yang diembannya saat ini,” kata Mekeng di Jakarta, Senin (9/6/2025).
Ia mendukung langkah Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar, yang merespons cepat polemik yang terjadi. Bahlil telah meminta aktivitas tambang harus mematuhi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan regulasi lingkungan.
Menurut mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini, tindakan pemerintah yang diwakili Menteri ESDM patut dihargai dalam upaya menjaga semua kepentingan, terutama kepentingan masyarakat setempat dan menjaga keseimbangan lingkungan.
Baca juga : Soal Tambang Nikel Di Pulau Gag Raja Ampat, Bahlil: Overall Tak Ada Masalah
Respons cepat pemerintah berupa suspensi aktivitas di beberapa pulau dan investigasi dugaan pelanggaran izin operasional patut didukung.
“Langkah awal yang sangat responsif terhadap kontroversi tambang nikel di Raja Ampat dengan menangguhkan izin tambang di Gag Island dan beberapa pulau lainnya menyusul protes masyarakat dan tuduhan pelanggaran hukum patut didukung dan dihargai,” tuturnya.
Mantan Ketua Komisi XI DPR ini memberikan beberapa rekomendasi atas polemik yang terjadi. Pertama, evaluasi dan audit menyeluruh atas semua izin, terutama di pulau-pulau kecil.
Kedua, perkuatan pengawasan dan keterlibatan masyarakat adat dan pemerintah daerah.
Baca juga : Tambang Nikel Di Raja Ampat Disorot, Bahlil Mencoba Menenangkan
Ketiga, jika risiko lingkungan melebihi manfaat ekonomi, maka perlu pertimbangkan langkah serius sesuai aturan hukum yang berlaku.
Keempat, rehabilitasi dan kompensasi, dimana harus dipastikan dana CSR dipergunakan untuk merestorasi lingkungan dan mendukung ekonomi masyarakat lokal, disertai audit publik atas pelaksanaannya.
“Semua elemen perlu mendukung langkah cepat yang sudah diambil pemerintah dan mengawal proses selanjutnya agar semuanya berjalan transparan dan akuntabel untuk kebaikan Masyarakat lokal, bangsa dan negara,” tegas Mekeng.
Dia berharap polemik tambang di Raja Ampat bisa segera teratasi guna keberlanjutan semua program hilirisasi sektor pertambangan dan energi dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga : Pertamina Ajak Warga Semarang Kelola Limbah Lewat UCollect dan RVM
"Semua ini demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Raja Ampat," tutupnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.