Dark/Light Mode

Tambang Nikel Di Raja Ampat Disorot, Bahlil Mencoba Menenangkan

Sabtu, 7 Juni 2025 08:16 WIB
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Foto: Instagram Bahlil)
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Foto: Instagram Bahlil)

RM.id  Rakyat Merdeka - Aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, lagi jadi sorotan. Banyak pihak khawatir, kawasan yang dikenal sebagai salah satu “surga bawah laut” itu terancam ekosistemnya. Di tengah kekhawatiran tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencoba menenangkan.

Raja Ampat merupakan kawasan konservasi laut kelas dunia yang berkontribusi besar terhadap devisa negara melalui sektor pariwisata. Pemerintah Pusat bahkan telah menetapkannya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Namun, kehadiran tambang nikel di wilayah ini memicu kekhawatiran berbagai pihak. Sejumlah organisasi lingkungan dan tokoh masyarakat adat menyuarakan penolakan. Tagar #SelamatkanRajaAmpat pun viral di media sosial.

Menanggapi hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memutuskan, untuk menghentikan sementara aktivitas tambang tersebut. Ia juga berencana meninjau langsung lokasi tambang. 

“Insya Allah, doakan saja,” ujar Bahlil usai salat Idul Adha di Masjid Ainul Hikmah DPP Golkar, Jumat (6/6/2025).

Baca juga : Preman Ganggu Pabrik Es Di Sumut Masuk Radar Satgas Pusat, Polisi Gercep Tangkap

Bahlil membantah, tambang nikel berada di Pulau Piaynemo, ikon wisata Raja Ampat yang mendunia. Menurutnya, lokasi tambang berada di Pulau Gag, sekitar 30–40 kilometer (KM) dari Piaynemo.

“Tambangnya di Pulau Gag, cukup jauh dari Raja Ampat. Saya tahu karena saya sering ke sana,” tegasnya.

Ia menjelaskan, izin produksi tambang tersebut telah diterbitkan sejak 2017 dan mulai beroperasi pada 2018. Tambang itu dikelola oleh anak perusahaan BUMN di sektor pertambangan.

“Izin tambang ini bukan dikeluarkan di masa saya sebagai menteri. Waktu itu saya masih di HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia),” jelasnya.

Bahlil menyebut perusahaan tambang tersebut telah mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Meski begitu, Pemerintah tetap akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kegiatan tambang tidak melanggar prinsip good mining practice dan tidak merusak lingkungan.

Baca juga : Bahlil: Kita Tak Menyerah Dengan Kebijakan Hilirisasi

“Kami tak bisa hanya percaya pada pemberitaan. Harus dicek langsung agar objektif,” ujarnya.

Istana juga turut memantau polemik tambang nikel ini. Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya, menyatakan telah menghubungi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq. “Segera kita selesaikan,” kata Teddy.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, pihaknya akan segera meninjau lokasi tambang tersebut. “Sudah kami teliti, sudah kami lakukan mapping. Secepatnya kami akan ke sana,” ujarnya, Kamis (5/6/2025).

Hanif menambahkan, setelah dilakukan kajian, kementeriannya siap menempuh langkah hukum apabila ditemukan pelanggaran yang mengancam lingkungan. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap persetujuan lingkungan yang dimiliki perusahaan.

Menurut dia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pulau-pulau kecil dan perairannya tidak diprioritaskan untuk kegiatan pertambangan. Hal itu diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Baca juga : Wamen PU Pantau Sekolah Rakyat Disabilitas di Sentra Mahatmiya Tabanan

Ia juga menyebut, terdapat empat perusahaan tambang nikel yang aktivitasnya telah diawasi pada 26–31 Mei 2025, karena diduga merusak lingkungan di Raja Ampat.

Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana telah memanggil Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, untuk meminta penjelasan terkait aktivitas pertambangan di sekitar Raja Ampat. 

“Sudah dipanggil Ibu Menteri,” ujar Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Enik Ermawati atau Niluh Puspa, saat acara bersih-bersih di Pantai Kuta, Bali, Kamis (5/6/2025).

Menurut Ni Luh, Raja Ampat sebaiknya difokuskan sebagai kawasan wisata berbasis kelestarian alam. Meski kunjungan wisatawan tidak sebanyak Bali, mayoritas wisatawan yang datang ke Raja Ampat berasal dari kalangan menengah ke atas.

“Kami berharap Raja Ampat tidak dirusak dan bisa dijaga sebagai warisan untuk anak cucu,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.