Sebelumnya
Untuk diketahui, pagu anggaran KKP yang bersumber dari APBN 2025 mencapai Rp 4,84 triliun. Namun, setelah dilakukan efisiensi sesuai Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, anggaran tersebut turun menjadi Rp 3,58 triliun.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono menerangkan, pencegahan dan penindakan IUU Fishing masih menjadi tantangan. Karena luasnya laut, terbatasnya sarana dan prasarana, terutama di wilayah focal point. Seperti di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 atau Natuna Utara.
Baca juga : PDIP Bali Semprot Banteng Buleleng
Dia mengungkapkan, karena ada efisiensi anggaran, KKP melaksanakan patroli laut selama 28 hari dalam setahun. Jumlah ini jauh dari ideal sebelum efisiensi yakni 180 hari. Sementara, jumlah kapal yang ada saat ini 37 kapal, sedangkan idealnya untuk meng-cover beberapa wilayah Indonesia membutuhkan 70 kapal.
“Dari segi infrastruktur juga pemenuhan baru 40 persen, dari grand design, sedangkan untuk mendukung operasi optimalnya 100 persen,” kata pria yang kerap disapa Ipunk itu.
Baca juga : Sekuriti Ungkap Kode Transferan Dengan Istilah “Jumlah Kamar”
Dalam periode 2020 hingga 2025, KKP berhasil menyelamatkan kerugian negara akibat pencurian ikan di perairan Kepulauan Riau (Kepri) senilai Rp 2,1 triliun. “Khusus di Kepri atau Laut Natuna telah ditangkap 147 kapal dengan rincian 85 kapal Indonesia dan 62 kapal ikan asing,” papar Ipunk. OSP
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 6, edisi Minggu, 22 Juni 2025 dengan judul "Berantas Pencurian Ikan Kudu Maksimal Blokir Anggaran KKP Sebaiknya Dicabut"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.