RM.id Rakyat Merdeka - Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh terhadap partai politik, sekaligus melakukan evaluasi mendasar terhadap sistem demokrasi langsung yang diterapkan Indonesia sejak reformasi. Kata dia, selama dua dekade lebih, demokrasi langsung di Indonesia telah melahirkan dinamika politik yang kompleks. Di satu sisi, membuka ruang partisipasi rakyat secara luas, namun di sisi lain memunculkan ekses serius berupa politik biaya tinggi dan maraknya praktik politik uang.
Bamsoet memaparkan, pernyataan Ketua DPR Puan Maharani dalam Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR-DPD sudah tepat. Menggugah kesadaran bahwa partai politik harus mampu berbenah diri.
"Partai politik bukan sekadar kendaraan menuju kekuasaan. Melainkan sokoguru kedaulatan rakyat yang menentukan arah perjalanan bangsa," ujar Bamsoet, usai menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD tahun 2025, di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Baca juga : Bamsoet Dukung Pimpinan MPR Selesaikan Rumusan PPHN
Ketua DPR ke-20 ini mendorong agar partai politik terus melakukan pembenahan internal secara serius. Partai harus menjadi kawah candradimuka yang melahirkan kader-kader terbaik bangsa, bukan sekadar mesin politik bagi mereka yang memiliki modal besar. Untuk itu, sistem rekrutmen kader harus lebih terbuka, berbasis meritokrasi, dan memberikan ruang bagi anak-anak muda, perempuan, serta tokoh-tokoh daerah yang berintegritas.
Dia menekankan, pembenahan partai politik tidak akan efektif tanpa pembaruan sistem demokrasi. Perlu dikaji ulang juga pelaksanaan Pemilu langsung dalam pemilihan kepala daerah, legislatif dan presiden, dengan mempertimbangkan format yang lebih efisien secara biaya, namun tetap menjaga legitimasi rakyat.
"Bukan berarti kita kembali ke era demokrasi tertutup. Tetapi, perlu dipikirkan model yang meminimalkan biaya, menekan politik uang, dan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat,” kata Bamsoet.
Baca juga : Ketua MPR: Indonesia Konsisten Dukung Kemerdekaan Palestina
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini memaparkan, data Transparency International Indonesia (TII) 2024 menunjukkan lebih dari 60 persen kandidat kepala daerah mengakui beban biaya kampanye menjadi faktor paling memberatkan dalam kontestasi. Sementara itu, penelitian LIPI pada 2023 memperkirakan biaya pencalonan bupati atau wali kota bisa mencapai Rp 20-30 miliar. Bahkan, untuk level gubernur bisa menembus Rp 100 miliar.
“Biaya politik yang begitu tinggi ini mendorong para kandidat untuk mencari sponsor atau investor politik, yang pada akhirnya menimbulkan ketergantungan dan membuka celah praktik korupsi ketika mereka menjabat. Inilah lingkaran setan yang harus kita putus jika ingin demokrasi kita benar-benar sehat,” tegas Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ini mengingatkan, politik uang juga menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, pada Pemilu 2024 terdapat 521 laporan dugaan politik uang yang tersebar di berbagai daerah. Dengan modus mulai dari pembagian uang tunai, paket sembako, hingga janji proyek. Fenomena ini tidak hanya merusak moralitas politik, tetapi juga mematikan gagasan. Karena kemenangan lebih ditentukan oleh kemampuan finansial, ketimbang kualitas dan integritas calon.
Baca juga : Dari Laporan Kinerja Hingga Pidato Kenegaraan, Sidang Tahunan MPR RI 2025 Siap Digelar
"Kita tidak boleh membiarkan demokrasi kita dikendalikan oleh campur tangan modal dan buah tangan transaksi. Demokrasi harus kembali menjadi milik rakyat yang melahirkan pemimpin berani, berpihak, dan bekerja demi kepentingan bangsa,” pungkas Bamsoet.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.