RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi IV DPR Jaelani menyoroti impor beras untuk segmen hotel, restoran dan kafe (horeka) yang memiliki pasar khusus. Pemerintah diminta memperketat pengawasan impor beras khusus ini.
Jaelani mengatakan, program impor ini jangan sampai dimanfaatkan oleh penumpang gelap.
"Apalagi ada kepentingan untuk memasukkan beras konsumsi umum yang dapat mengganggu pasar dalam negeri," ujarnya, Minggu (14/9/2025).
Menurut Jaelani, Pemerintah harus memastikan bahwa jalur distribusi beras impor ini betul - betul terkendali dan tidak bocor ke pasaran umum. Pengawasan mulai dari perizinan, volume hingga distribusi harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
Baca juga : Menteri PU Janji Bangun Ulang Pakai Dana APBN
“Kalau untuk kebutuhan horeka, silakan. Tapi jangan sampai ada penyelundupan berkedok impor beras premium, lalu dijual bebas di pasaran. Itu yang harus diantisipasi sejak awal,” tegas politikus PKB ini.
Jaelani mengingatkan Pemerintah tetap berpihak pada kepentingan petani lokal. Ketahanan pangan nasional tidak boleh dikompromikan oleh praktik impor yang tidak tepat sasaran.
“Prioritas kita tetap meningkatkan produksi beras dalam negeri, memperkuat cadangan pangan dan mensejahterakan petani," tegasnya.
Senada, anggota Komisi IV DPR Riyono meminta Pemerintah, Satgas Pangan bersama Bea Cukai mengawasi ketat impor beras khusus horeka ini. Caranya dengan menyesuaikan antara dokumen importasi dengan barang yang datang.
Baca juga : Menhan Puji Kerja Satgas PKH Dengan Lintas Sektor
"Kalau tidak sesuai antara dokumen dan barang yang datang, ya, jangan dibongkar," kata Riyono dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025).
Pemerintah bersama Satgas Pangan, lanjutnya, harus memastikan tidak ada impor beras medium maupun premium yang menumpang impor beras khusus tersebut. Karena akan mengganggu stabilitas harga beras di dalam negeri.
Selain itu, Riyono mengingatkan janji Pemerintah yang tidak akan mengimpor beras medium untuk masyarakat umum selama tiga bulan ke depan. "Kita akan awasi terus janji ini," tegas politikus PKS ini.
Cara mengawasinya dengan menjaga ketersediaan cadangan beras di Bulog agar tetap cukup untuk konsumsi dalam negeri. Tidak perlu cadangan 3,9 juta ton, tapi dengan 2 juta ton sudah mencukupi untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri.
Baca juga : Herman Instruksikan Kader Jalankan Program Kerakyatan
"Apalagi Oktober dan November akan banyak panen beras, sehingga tidak perlu impor beras medium," kata dia.
Pengawasan selanjutnya dengan memantau harga beras di tingkat konsumen. Saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluh harga beras mahal. Sehingga cadangan beras di Bulog untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau bantuan pangan harus segera dikeluarkan untuk menstabilkan harga beras.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.