BREAKING NEWS
 

Perkuat Literasi Nasional, DPR Dukung Tambahan Anggaran untuk Perpusnas

Reporter & Editor :
UJANG SUNDA
Kamis, 15 Januari 2026 12:58 WIB
Kepala Perpusnas Prof. E. Aminudin Aziz (Foto: Dok. Perpusnas)

RM.id  Rakyat Merdeka - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) berkomitmen untuk terus meningkatkan kecakapan literasi masyarakat pada 2026 di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Komitmen tersebut diwujudkan melalui delapan program prioritas yang dirancang adaptif dan terukur. Usulan anggaran guna mendukung pelaksanaan program tersebut dipaparkan Perpusnas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR, di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Delapan program prioritas Perpusnas tahun 2026 meliputi Alih Wahana Naskah Kuno Nusantara, Alih Media Bahan Perpustakaan, Alih Media Naskah Kuno Nusantara, Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi, Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden, Relawan Literasi Masyarakat (RELIMA), serta Pelatihan Kepustakawanan.

Kepala Perpusnas, Prof. E. Aminudin Aziz, mengatakan bahwa efisiensi anggaran berpotensi memengaruhi penyelenggaraan program. Meski demikian, Perpusnas tetap berupaya agar seluruh program prioritas tersebut dapat berjalan.

Anggaran Perpusnas tahun 2026 tercatat sebesar Rp 377.999.537.000, dengan alokasi Rp 298.547.226.000 untuk fungsi dukungan manajemen dan Rp 79.452.311.000 untuk fungsi perpustakaan dan literasi,” ujar Prof. Aminudin.

Baca juga : Pulihkan Pertanian Sumatera Pascabencana, Kementan Ajukan Tambahan 5,1 T

Ia mengakui, ruang fiskal tersebut relatif terbatas dibandingkan kebutuhan program strategis yang telah dirancang. Dampaknya, sejumlah kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

“Dampak anggaran yang terbatas sangat terasa. Ada program yang seharusnya ditangani dua unit kerja namun belum bisa kami danai. Program seperti penyediaan 1.000 buku untuk satu Taman Bacaan Masyarakat juga belum bisa kami lakukan lagi,” ungkapnya.

Karena itu, Perpusnas mengusulkan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2026 kepada Presiden. Aminudin berharap dukungan Komisi X DPR dapat memperkuat peluang penambahan anggaran tersebut.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Perpusnas bersama Komisi X DPR, di Jakarta, Rabu (14/1/2026). (Foto: Dok. Perpusnas)
Adsense

Dalam RDP itu, Komisi X DPR menyatakan dukungan usulan tambahan anggaran belanja Perpusnas Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 644.680.119.000, sesuai ketentuan, prosedur, dan mekanisme penganggaran yang berlaku.

Baca juga : Dukung Pemulihan Sumatera, Sonny PDIP Dukung Tambahan Anggaran Kementan-KKP

Komisi X DPR juga mengapresiasi kinerja penyerapan anggaran Perpusnas Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp 583.255.393.296 atau 98,93 persen dari pagu efektif sebesar Rp 589.590.203.000. Sementara itu, daya serap Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perpustakaan tercatat 90,62 persen untuk DAK Fisik dan 99,75 persen untuk DAK Nonfisik.

Aminudin menambahkan, DAK Nonfisik tahun 2026 ditargetkan menjangkau lebih banyak daerah. “Kami ingin memberikan sedikit lebih merata. Tahun lalu hanya mencakup 204 daerah, tahun ini menjadi 272 daerah,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR Fraksi Partai Gerindra, La Tinro La Tunrung, mengingatkan agar anggaran yang terbatas difokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, menegaskan agar efisiensi anggaran tidak mengganggu pelayanan publik paling mendasar. “Jangan sampai efisiensi mengganggu pelayanan publik yang paling dasar. Bisa dicari solusi yang inovatif,” katanya.

Baca juga : Prabowo Ingin Percepat Pembangunan IKN

Bonnie juga menyoroti masih adanya daerah yang belum memiliki perpustakaan. “Masih ada 19 kabupaten/kota yang belum memiliki perpustakaan dan lima provinsi yang belum memiliki perpustakaan. Mohon perpustakaan di daerah diperhatikan, dibimbing, dan didampingi, paling tidak standar perpustakaan bisa diterapkan,” tambahnya.

Senada, Anggota Komisi X DPR Fraksi Partai Demokrat, Anita Jacoba Gah, menilai tantangan literasi nasional tidak hanya terletak pada jumlah program, tetapi juga belum adanya kerangka kebijakan literasi nasional yang komprehensif.

Wakil Ketua Komisi X DPR, My Esty Wijayanti, menekankan pentingnya penguatan komunikasi Perpusnas dengan kementerian dan lembaga terkait. “Kita butuh perbaikan cara komunikasi untuk meyakinkan Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Sekretariat Negara mengenai urgensi program literasi. Peran Perpusnas sangat penting untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,” ujarnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense