RM.id Rakyat Merdeka - Di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat eskalasi geopolitik dan friksi geoekonomi, Indonesia dinilai masih mampu menjaga stabilitas pembangunan nasional.
Kuncinya terletak pada sinergi kebijakan, konsistensi implementasi, serta penguatan posisi tawar di panggung internasional. Ketidakpastian global dalam periode terkini terus meningkat dan memengaruhi stabilitas ekonomi berbagai negara.
Meski demikian, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada dalam momentum penguatan dan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Triwulan III 2025 tetap terjaga.
“Namun demikian, berbagai risiko global perlu terus diwaspadai, termasuk dampak tarif impor Amerika Serikat (AS), konfrontasi geoekonomi, tren reshoring dan friendshoring, serta eskalasi ketegangan geopolitik,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Hal itu disampaikan Dave dalam sambutannya pada Seminar Nasional 2026 bertema “Dynamic Resilience: Menjaga Stabilitas Pembangunan Nasional di Tengah Ketidakpastian Global” yang diselenggarakan Forum Diskusi Nasional (FDN) dan Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 di Kampus IBI-Kosgoro 1957, Jakarta Selatan.
Seminar tersebut menghadirkan sejumlah panelis, antara lain Kepala Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data (IKAD) BSKLN, Gita Loka Murti; Duta Besar Dr. Nana Yuliana, Kepala Perwakilan RI untuk Kuba (2020–2025); serta dimoderatori Direktur Riset dan Pengembangan Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI) sekaligus Tenaga Ahli Utama Kedeputian Geopolitik Dewan Pertahanan Nasional, Dr. Ian Montratama.
Penguatan Sinergi dan Diplomasi Strategis
Dave menyampaikan bahwa KSSK menekankan pentingnya penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga guna memastikan SSK tetap terjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dari perspektif hubungan internasional, ia menilai eskalasi ketegangan geopolitik dan friksi geoekonomi—seperti perang tarif, perang teknologi, dan fragmentasi rantai pasok—serta persaingan atas sumber daya strategis seperti mineral kritis, energi terbarukan, dan kecerdasan buatan, telah membentuk ulang pola kompetisi global.
Baca juga : BPJS Ketenagakerjaan Mampang Gelar Sosialisasi di PT Sejati Pangan Persada
Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 itu menilai kondisi tersebut menempatkan negara berkembang, termasuk Indonesia, pada tekanan ganda: menjaga ketahanan domestik sekaligus mempertahankan posisi tawar di arena internasional.
Dalam konteks ini, konsep geopolitik Bung Karno dinilai relevan karena menempatkan Pancasila sebagai basis internasionalisme.
“Presiden bersama para menteri terus meningkatkan kepercayaan publik dan kapasitas nasional agar Indonesia tetap dilirik sebagai destinasi investasi. Transformasi di berbagai sektor dan pembenahan regulasi dilakukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan membuka lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, stabilitas nasional sangat bergantung pada kemampuan Indonesia membangun jejaring kerja sama lintas kutub tanpa kehilangan independensi arah kebijakan luar negeri. Risiko global kini bersifat multidimensional, mencakup aspek sosial dan teknologi.
Tantangan Disinformasi dan Ketidakpastian Ekonomi
Mengacu pada Global Risks Report 2025 dari World Economic Forum (WEF), Dave menyebut banyak responden memandang prospek global menuju kondisi turbulen, di mana misinformasi, disinformasi, polarisasi, dan migrasi menjadi risiko utama jangka pendek hingga 2027.
“Kombinasi ketegangan geopolitik dan degradasi kualitas informasi publik dapat mempercepat transmisi krisis dan memperburuk polarisasi. Karena itu, literasi kebijakan dan komunikasi publik yang kuat menjadi kebutuhan mendesak,” paparnya.
Ia juga menyinggung penelitian terkait World Uncertainty Index (WUI) yang menunjukkan kenaikan tingkat ketidakpastian berhubungan dengan penurunan output ekonomi yang signifikan dan dapat berlangsung hingga beberapa tahun.
Di dalam negeri, tekanan eksternal berinteraksi langsung dengan tantangan domestik, terutama ekspektasi masyarakat dan dunia usaha terhadap konsistensi serta kredibilitas kebijakan.
Baca juga : Ketua DEN: Perjanjian Dagang Indonesia-AS Strategis Di Tengah Dinamika Global
Laporan Indonesia Economic Prospects (Juni 2025) mencatat pertumbuhan ekonomi berpotensi menguat bila reformasi berjalan cepat, meski risiko global dan domestik tetap tinggi.
Sehingga membutuhkan manajemen makro yang prudent dan komunikasi kebijakan yang efektif.
Dalam konteks investasi, Dave menegaskan pelaku usaha tidak hanya menilai desain regulasi, tetapi juga eksekusi dan kepastian implementasi.
US–Indonesia Investment Report 2025 (AmCham & U.S. Chamber of Commerce) menyoroti bahwa policy execution dan predictability menjadi variabel penentu, dengan penekanan pada pentingnya kejelasan, koherensi, dan konsistensi kebijakan.
Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif
Dave menegaskan konsistensi kebijakan domestik tidak dapat dipisahkan dari sikap Indonesia di level global, termasuk dalam merespons merosotnya penghormatan terhadap norma tatanan internasional berbasis aturan.
Ia mencontohkan dinamika isu Venezuela dan Greenland sebagai ilustrasi bagaimana kompetisi geopolitik membawa implikasi terhadap prinsip kedaulatan, non-intervensi, dan penghormatan norma multilateral.
Karena itu, politik luar negeri bebas dan aktif dinilai tetap relevan untuk menolak kolonialisme dan imperialisme, memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa, serta membangun persahabatan internasional berdasarkan nilai Pancasila.
“Dalam konteks multilateralisme, Indonesia juga mendorong reformasi tata kelola global agar lebih setara, termasuk penguatan prinsip persamaan kedudukan antarnegara di PBB,” tegasnya.
Baca juga : MUNAS IISIA 2026, Industri Baja Nasional Siap Bangkit Di Tengah Tantangan Global
Ia menambahkan, di tengah keterbatasan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik Timur Tengah, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) menjadi harapan baru bagi perjuangan hak-hak rakyat Palestina.
Stabilitas untuk Kepentingan Nasional
Dave menegaskan, kebijakan ekonomi dan komunikasi publik yang kuat dapat menjadi peredam dampak ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi internasional di dalam negeri.
“Seminar ini menjadi ikhtiar kolektif untuk menyatukan pemahaman, memperkuat daya tahan sosial-ekonomi, serta merumuskan agenda kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Dengan semangat gotong royong, forum ini diharapkan mendorong stabilitas, kepastian, dan keberlanjutan pembangunan nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Kosgoro 1957, Agung Laksono, menilai kepastian global sulit diwujudkan dalam situasi saat ini.
“Namun setidaknya stabilitas harus terus dijaga. Apa pun yang terjadi dalam dinamika global, kepentingan nasional harus dikedepankan demi mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat Indonesia,” katanya.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data (IKAD) BSKLN, Gita Loka Murti, juga menekankan pentingnya kewaspadaan dalam menghadapi ketidakpastian global.
Adapun Duta Besar Dr. Nana Yuliana menyoroti perlunya strategi ekonomi yang tepat untuk mengantisipasi kemungkinan membanjirnya produk luar negeri, khususnya dari Amerika Serikat, ke pasar domestik.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.