INDEF Bedah Tantangan Ekonomi 2026 Di Tengah Tekanan Global

RM.id  Rakyat Merdeka - Memasuki tahun 2026, perekonomian Indonesia dihadapkan pada tantangan struktural yang semakin kompleks, mulai dari kerentanan rantai pasok global, persoalan ketahanan pangan, hingga tekanan terhadap daya beli masyarakat.

Ketidakpastian global akibat dinamika geopolitik dan dominasi negara tertentu dalam perdagangan internasional menuntut kebijakan ekonomi nasional yang lebih berbasis data dan berorientasi jangka panjang.

Isu tersebut menjadi sorotan utama dalam Diskusi Publik Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bertajuk “Ekonomi 2026: Perspektif Ekonom Muda INDEF”.

Peneliti INDEF Ariyo DP Irhamna memaparkan analisis kinerja ekspor Indonesia berdasarkan data International Trade Centre (ITC). Hasil analisis menunjukkan adanya keterkaitan antara pertumbuhan pangsa ekspor Indonesia dan pertumbuhan pasar global. Meski permintaan global relatif tinggi dan peluang pasar masih terbuka, daya saing ekspor Indonesia dinilai belum berkembang secara optimal.

Baca juga : SBY Soroti Peran WEF 2026 Davos Di Tengah Ketegangan Global

Menurut Ariyo, struktur ekspor nasional masih bergantung pada komoditas tertentu dan sangat dipengaruhi dinamika ekonomi global. Lemahnya kinerja ekspor bukan disebabkan oleh kecilnya pasar global, melainkan oleh persoalan struktural domestik.

“Indonesia justru mencatat peningkatan pangsa pasar pada sektor-sektor yang secara global tidak tumbuh signifikan. Kenaikan ini lebih disebabkan oleh menyusutnya impor di negara tujuan, bukan karena peningkatan daya saing,” ujarnya.

Ariyo mengatakan, dari sisi industri, penguasaan teknologi menjadi faktor kunci daya saing manufaktur. Namun, di tengah pertumbuhan permintaan global, kinerja ekspor Indonesia justru cenderung menurun, mencerminkan belum optimalnya transformasi struktural industri nasional.

Selain itu, rendahnya diversifikasi pemasok dalam rantai pasok global juga meningkatkan kerentanan Indonesia. China muncul sebagai pemasok paling dominan, baik secara global maupun sebagai mitra dagang Indonesia, sehingga memperbesar ketergantungan dan melemahkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional.

Baca juga : Jack Miller Jadikan MotoGP 2026 Musim Penentuan Karier

Ariyo menambahkan, integrasi Indonesia dalam regional value chain belum dimanfaatkan secara maksimal. Pertumbuhan impor yang lebih cepat dibandingkan ekspor, dengan pemasok yang sangat terkonsentrasi, memperkuat tantangan tersebut.

Untuk merespons kondisi ini, ia merekomendasikan penguatan komersialisasi riset dan inovasi domestik serta reformasi diplomasi ekonomi agar menjadi instrumen strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok global.

Sementara itu, Peneliti INDEF Rusli Abdulah menyoroti ketahanan pangan sebagai hak dasar warga negara sekaligus isu strategis nasional. Menurutnya, pangan memiliki dimensi konstitusional sebagaimana tercermin dalam sila kelima Pancasila dan berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional.

Rusli menjelaskan, sistem pangan mencakup aspek on-farm dan off-farm. Merujuk pada Food and Agriculture Organization (FAO), ketahanan pangan mencakup empat dimensi utama, yakni ketersediaan fisik, akses ekonomi, pemanfaatan pangan, dan stabilitas.

Baca juga : DPD Siap Kawal Aspirasi Daerah Di Tengah Tekanan Global

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berpotensi mendorong perbaikan gizi dan sektor pangan nasional. Namun, Rusli mengingatkan agar implementasinya dikelola secara hati-hati agar tidak memicu tekanan harga.

Dari sisi permintaan, tingkat kemiskinan berkorelasi kuat dengan kerawanan pangan. Wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung mengalami food insecurity yang berpotensi menciptakan lingkaran kemiskinan melalui stunting dan penurunan kualitas sumber daya manusia.

Oleh karena itu, Rusli menekankan pentingnya pengamanan pasokan oleh pengelola MBG serta peran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan impor, menurutnya, dapat ditempuh secara terukur dan berbasis data dengan pendekatan yang disesuaikan kondisi masing-masing daerah.

Menutup diskusi, Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menegaskan bahwa tantangan ekonomi ke depan menuntut perumusan kebijakan publik yang semakin berbasis data agar tidak melahirkan asumsi yang keliru.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.