BREAKING NEWS
 

Kini Urus Soal Ancaman PHK, Sufmi Dasco Action Lagi

Reporter : BHAYU AJI PRIHARTANTO
Editor : ADITYA NUGROHO
Sabtu, 27 Juni 2026 07:50 WIB
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kiri) bersama Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal (kedua kiri), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea (kanan) bersiap memberikan keterangan kepada wartawan usai rapat koordinasi satgas mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026). (Foto: Tedy Kroen/RM.id)

RM.id  Rakyat Merdeka - Sufmi Dasco Ahmad action lagi urus masalah-masalah genting bangsa ini. Setelah beresin melemahnya rupiah dan IHSG, Wakil Ketua DPR itu, kini urus ancaman PHK massal. Dasco bergerak cepat mempertemukan Pemerintah dan serikat pekerja untuk mencari solusi. Rapat koordinasi digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026). 

Rapat dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, serta jajaran Desk Ketenagakerjaan Polri.

"Kami rapat koordinasi tentang Satgas Mitigasi PHK. Ada Mensesneg selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK,” ujar Dasco. 

Menurut Dasco, Satgas Mitigasi PHK akan menjadi instrumen deteksi dini bagi perusahaan-perusahaan yang mulai mengalami tekanan usaha. Dengan pemetaan sejak awal, pemerintah berharap berbagai persoalan dapat diselesaikan sebelum berujung pada pengurangan tenaga kerja. 

"Pemerintah dan DPR akan rutin bertemu untuk berkoordinasi. Dari DPR nanti akan dipimpin oleh Pak Cucun Ahmad Syamsurijal," ujarnya. 

Baca juga : Survei Terbaru, Kepercayaan Ke Polri Naik Jadi 82,4 Persen

Sementara, Prasetyo mengatakan, Pemerintah tengah memetakan perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK beserta akar persoalannya. 

"Kami hari ini difasilitasi Pak Dasco untuk diskusi beberapa hal, terutama adanya informasi sejumlah perusahaan berpotensi PHK," kata Prasetyo. 

Menurutnya, setiap perusahaan menghadapi persoalan yang berbeda sehingga solusi yang diberikan tidak bisa disamaratakan. Ada perusahaan yang terdampak penurunan permintaan pasar, kesulitan memperoleh bahan baku, terganggu persoalan pembiayaan, hingga menghadapi konflik internal manajemen. 

"Hari ini kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi," ujarnya. 

Adsense

Prasetyo menjelaskan, Satgas Mitigasi PHK juga bekerja sama dengan Desk Ketenagakerjaan Polri untuk saling bertukar informasi mengenai perusahaan yang mengalami persoalan. Perusahaan yang telah melakukan PHK tetapi belum memenuhi hak-hak pekerja juga akan menjadi perhatian pemerintah. 

Baca juga : Portugal Vs Kolombia, Tutup Ruang Gerak Ronaldo

"Kita mitigasi satu per satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan suplai bahan baku, misalnya gas atau batu bara. Kadang-kadang juga ada permasalahan konflik internal manajemen perusahaan," tegasnya. 

Ia menambahkan, terdapat pula perusahaan yang sebenarnya masih sehat, tetapi terganggu akibat persoalan di sektor perbankan sehingga memengaruhi arus kas perusahaan. 

"Modal disimpan di sebuah institusi perbankan yang institusinya bermasalah. Ini juga menimbulkan masalah di perusahaannya," jelas Prasetyo. 

Selain melakukan pemetaan, Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah lanjutan, mulai dari evaluasi kebijakan industri, pemberian insentif agar perusahaan tetap mempertahankan pekerja, hingga program peningkatan keterampilan apabila PHK tidak dapat dihindari. 

Dari kalangan buruh, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengungkapkan, kondisi di lapangan memang mengkhawatirkan. Menurutnya, puluhan ribu pekerja kini berada di ambang kehilangan pekerjaan. 

Baca juga : KPK Dalami Dugaan Intervensi Hasil Audit Pemkab Muara Enim

"Rapat hari ini berjalan sangat efektif. Memang konfederasi KSPSI yang saya pimpin paling terdampak besar. Sebanyak 55 ribu pekerja sudah terancam," kata Andi Gani. 

Rapat juga membahas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disebut berpotensi memengaruhi kelangsungan kerja sekitar 150 ribu pekerja. 

“Saya yakin pemerintah sangat cepat mengambil keputusan, sangat cermat," katanya. 

Andi Gani meminta, para pekerja tetap tenang sembari menunggu keputusan Pemerintah. Ia optimistis, solusi yang disiapkan akan mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus dunia usaha. 

“Saya pastikan pemerintah berada di pihak buruh dan pengusaha dengan solusi yang saling menguntungkan," pungkasnya. [BYU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense