RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar Cek Endra mengapresiasi peluncuran nasional program biodiesel B50 oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, implementasi B50 menjadi langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan energi sekaligus mendorong transformasi ekonomi nasional melalui optimalisasi sumber daya dalam negeri.
Program B50 telah mulai diterapkan sejak 1 Juli 2026 dan diresmikan secara nasional pada 9 Juli 2026.
Cek Endra menilai, kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga meningkatkan nilai tambah komoditas nasional, khususnya kelapa sawit.
Baca juga : Kemenekraf Luncurkan IN-APPS 2026 Siap Jadi Mesin Baru Ekonomi Kreatif
Menurutnya, selama bertahun-tahun ketahanan energi Indonesia sangat dipengaruhi fluktuasi harga minyak dunia dan tingginya ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri.
Karena itu, pemanfaatan biodiesel berbasis sawit melalui program B50 menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi Indonesia menghadapi dinamika geopolitik energi global.
"Saya mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia atas peluncuran nasional B50. Ini bukan sekadar kebijakan pencampuran biodiesel dengan solar, tetapi merupakan instrumen strategis negara untuk membangun kedaulatan energi, memperkuat ketahanan ekonomi, serta meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia," ujar legislator dari daerah pemilihan Jambi itu.
Cek Endra menilai, mandatori B50 menunjukkan semakin kuatnya peran negara dalam menciptakan pasar bagi energi berbasis sumber daya domestik.
Baca juga : Yudo Margono: Sinergi, Kunci Penguatan Industri Maritim Nasional
Kepastian kebijakan tersebut, kata dia, akan memberikan sinyal positif bagi dunia usaha untuk mempercepat investasi di sektor bioenergi.
Mulai dari industri pengolahan, pengembangan teknologi, pembangunan infrastruktur distribusi, hingga penguatan rantai pasok nasional.
Ia juga meyakini, program B50 akan memberikan manfaat besar bagi petani sawit dan daerah-daerah penghasil seperti Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Meningkatnya kebutuhan crude palm oil (CPO) untuk biodiesel diharapkan mampu memperkuat permintaan domestik, menjaga stabilitas harga sawit, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca juga : DPR Apresiasi Kinerja APBN 2025, Anggap Mampu Jaga Stabilitas Ekonomi
"Kepastian kebijakan merupakan faktor penting bagi dunia usaha. Dengan adanya mandatori B50, pemerintah memberikan arah yang jelas bagi investor untuk mengembangkan industri bioenergi nasional. Dampaknya bukan hanya terhadap sektor energi, tetapi juga mendorong tumbuhnya investasi, industri manufaktur, penciptaan lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah," tegasnya.
Lebih lanjut, Cek Endra menekankan manfaat program B50 harus dirasakan secara merata.
Menurutnya, hilirisasi tidak boleh berhenti pada peningkatan produksi biodiesel, tetapi juga harus mendorong berkembangnya industri pengolahan di daerah agar nilai tambah ekonomi, kesempatan kerja, dan penerimaan daerah terus meningkat.
Sebagai mitra kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Komisi XII DPR RI, lanjut Cek Endra, akan terus mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri, hilirisasi industri, pengembangan energi baru dan terbarukan, serta penciptaan iklim investasi yang sehat guna mewujudkan kemandirian energi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.