RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar Alfons Manibui mendukung rencana pemerintah menerapkan bahan bakar minyak (BBM) campuran bioetanol 10 persen (E10) mulai 2027.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mendorong pengembangan sektor pertanian, industri bioetanol, dan hilirisasi sumber daya dalam negeri.
Alfons Manibui menilai, implementasi program E10 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak sekaligus memperluas pemanfaatan komoditas pertanian sebagai bahan baku energi.
Ia mengatakan, keberhasilan implementasi biodiesel hingga B50 menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mengembangkan bioetanol sebagai bagian dari bauran energi nasional.
Baca juga : Perkuat Perlindungan Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Kerja Sama Dengan Jamdatun
"Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang kemudian diimplementasikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan menyiapkan mandatori E10 mulai tahun 2027. Ini bukan sekadar program pencampuran BBM, tetapi bagian dari strategi besar membangun kemandirian energi melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri," kata Alfons.
Menurut Alfons, pemerintah telah menyiapkan peta jalan (roadmap) pengembangan bioetanol dengan target kapasitas produksi sekitar 1,28 juta kiloliter.
Target tersebut didukung rencana pembangunan 30 hingga 50 pabrik bioetanol serta pengembangan sekitar 920 ribu hektare lahan sebagai sumber bahan baku.
Ia menilai, langkah tersebut perlu dimanfaatkan untuk membangun industri bioetanol nasional yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Baca juga : Sterilisasi Pelabuhan, ASDP Perkuat Keselamatan dan Layanan Penyeberangan
Alfons mengatakan, pemanfaatan molases, yang merupakan produk samping industri gula, dapat menjadi pilihan awal yang paling efisien karena mampu meningkatkan produksi bioetanol tanpa mengurangi pasokan gula nasional.
Dalam jangka panjang, lanjutnya, pengembangan komoditas tebu dan singkong perlu terus diperkuat agar kebutuhan bioetanol dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
"Program E10 memiliki manfaat ganda. Selain memperkuat ketahanan energi melalui pengurangan impor BBM, kebijakan ini juga menjadi stimulus bagi ketahanan pangan karena mendorong peningkatan produktivitas tebu, memperkuat industri gula, membuka pasar bagi hasil pertanian, serta mempercepat hilirisasi sektor pertanian. Dengan demikian, sektor energi dan sektor pangan dapat tumbuh bersama sebagai fondasi kemandirian nasional," ujar legislator dari daerah pemilihan Papua Barat tersebut.
Alfons menegaskan, Komisi XII DPR RI akan terus mengawal implementasi program E10 agar dilaksanakan secara bertahap sesuai kesiapan industri dan mengutamakan pemanfaatan bahan baku domestik.
Baca juga : IPB: Kelapa Sawit Berperan Strategis Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak hanya akan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.