RM.id Rakyat Merdeka - Komisi X DPR mendorong pembenahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima bantuan Pemerintah. Ketidaksesuaian data desil berpotensi menghilangkan hak masyarakat penerima bantuan perlindungan sosial, termasuk pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati mengatakan, pihaknya tengah mengumpulkan data lebih lengkap mengenai perubahan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke DTSEN. Temuan menunjukkan ketidaksesuaian data. Warga yang seharusnya masuk desil empat tercatat desil enam, sedangkan kelompok desil sepuluh justru masuk desil empat.
Meskipun ketidaksesuaian itu tidak terjadi di seluruh daerah, tapi kekeliruan klasifikasi tetap perlu perhatian serius. Karena perubahan desil berdampak langsung terhadap akses masyarakat dalam memperoleh bantuan Pemerintah, khususnya pendidikan. Itu jadi bahan diskusi di DPR agar warga desil satu sampai empat tetap berhak menerima bantuan.
Baca juga : Zulhas Perketat Pengawasan Tata Kelola Program MBG
Dikatakan, ada masyarakat berbiaya hidup desil empat tapi dalam DTSEN tercatat di desil lima. Perubahan itu berpotensi menggugurkan kriteria penerima bansos dan bantuan pendidikan.
“Makanya, DPR berupaya memastikan kelompok desil satu sampai empat tetap memperoleh hak bantuan pendidikan serta bantuan lainnya,” jelasnya, Jumat (28/8/2026).
Selanjutnya, perbaikan akurasi data sosial tidak bisa diselesaikan satu Kementerian/lembaga saja. Pembaruan itu perlu melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Percepatan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), serta Kementerian Sosial (Kemensos). Sinergi ini diperlukan karena banyak lembaga menggunakan DTSEN sebagai basis penyaluran program bantuan.
Baca juga : Pemerintah Pacu Proyek Digitalisasi Bansos Dan AI
Selain itu, definisi dan kriteria penerima bantuan berdasarkan kelompok desil juga didorong untuk ditinjau kembali. Mekanisme penetapan desil perlu memperhitungkan dinamika perubahan data di lapangan secara objektif. Langkah itu dilakukan agar masyarakat yang secara faktual masih membutuhkan bantuan tidak kehilangan hak akibat kendala administratif pemutakhiran data.
Dia berharap, sensus ekonomi yang sedang berlangsung jadi momentum tepat memperbarui basis data sosial ekonomi masyarakat. Pemutakhiran ini diharapkan mampu melahirkan klasifikasi desil yang lebih akurat dan adil di masa mendatang. “Dengan demikian, data mampu menggambarkan kondisi riil warga demi menyejahterakan rakyat,” katanya.
Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayati turut menyoroti anomali penentuan desil yang mengganggu ketepatan sasaran bansos dan bantuan pendidikan. Ketidaksesuaian data dengan kondisi faktual membuat keluarga yang berhak justru kehilangan akses perlindungan sosial. Permasalahan ini mengancam pemenuhan hak dasar warga miskin.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.