RM.id Rakyat Merdeka - RUU Pengaturan Reforma Agraria diharapkan tidak hanya melahirkan administrasi pertanahan yang lebih rapi. Regulasi tersebut harus berani menyentuh ketimpangan penguasaan tanah sekaligus menjadikan lahan sebagai modal penguatan ekonomi rakyat.
Anggota Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Baleg DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti mengatakan, sertifikasi tanah, digitalisasi, dan pembenahan pelayanan pertanahan memang penting. Namun langkah itu tidak otomatis mengubah struktur penguasaan lahan.
“Administrasi yang semakin modern dapat saja hanya membuat ketimpangan lama menjadi lebih tertib, lebih cepat, dan lebih terukur apabila tidak disertai keberanian mengoreksi struktur kepemilikannya,” kata Azis dalam keterangannya, Sabtu (19/9/2026).
Baca juga : Azis Subekti: Reforma Agraria Jangan Hanya Bagi-bagi Tanah
Menurutnya, RUU Reforma Agraria harus berani menjawab persoalan mendasar. Mulai dari siapa yang menguasai tanah, berapa luasnya, apakah dimanfaatkan secara produktif, hingga siapa yang mendapatkan manfaat ekonominya.
Azis menegaskan reforma agraria juga jangan dimaknai sebagai program bagi-bagi tanah. Tanah yang diberikan kepada masyarakat, kata dia, harus menjadi sumber produksi dan kesejahteraan.
Karena itu, redistribusi lahan mesti dibarengi modal, teknologi, benih, irigasi, pendampingan, koperasi hingga kepastian pasar. “Tanah harus menjadi pintu masuk pembentukan kekuatan ekonomi baru dari bawah,” tegasnya.
Baca juga : Gerindra Kawal Revisi RUU Reforma Agraria
Azis membayangkan petani penerima manfaat reforma agraria tidak lagi berhenti sebagai produsen skala kecil yang menjual bahan mentah. Mereka harus diperkuat melalui koperasi agar memiliki daya tawar dalam pembelian sarana produksi, pengolahan hasil, pergudangan hingga distribusi.
Dengan begitu, reforma agraria bisa terkoneksi dengan ketahanan pangan, hilirisasi produk desa, pembiayaan rakyat dan pembangunan industri berbasis wilayah.
Azis juga mendorong integrasi data pertanahan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, tata ruang dan perpajakan. Langkah tersebut penting untuk mengetahui struktur penguasaan tanah secara nyata, termasuk kepemilikan melalui perusahaan yang saling terafiliasi.
Baca juga : Pemerintah Beri Masukan RUU Reforma Agraria
Kendati mendorong koreksi atas ketimpangan, Azis menegaskan kepastian bagi dunia usaha tetap harus dijaga. Hak yang diperoleh secara sah, dijalankan dengan iktikad baik, memenuhi kewajiban sosial dan lingkungan serta produktif, menurutnya, harus dilindungi.
“Reforma agraria membutuhkan keberanian sekaligus kearifan. Keberanian tanpa kearifan dapat melahirkan keguncangan. Sebaliknya, kearifan tanpa keberanian mudah berubah menjadi alasan untuk mempertahankan keadaan,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.