RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mengingatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) agar membenahi masalah struktural yang menghambat akses warga terhadap hunian layak. Jangan hanya mengejar target kuantitatif Program 3 Juta Rumah.
Huda menyoroti harga tanah perkotaan yang melambung jauh melampaui daya beli masyarakat, praktik mafia tanah, serta permainan izin di kantor pertanahan.
Untuk itu, Pemerintah tidak boleh terpaku pada capaian jutaan unit di atas kertas. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan lahan terjangkau bagi warga secara merata saat ini.
Menurutnya, ketimpangan laju kenaikan harga properti dengan pertumbuhan pendapatan riil pekerja membuat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan generasi muda semakin terpinggirkan.
Baca juga : Meutya Bahas Perlindungan Anak-anak Di Ruang Digital
“Kondisi itu memaksa sebagian besar warga kota bergeser ke wilayah penyangga yang minim fasilitas dasar penunjang kehidupan sehari-hari,” jelasnya, Jumat (25/9/2026).
Selain minim fasilitas dasar, wilayah penyangga kerap jauh dari akses transportasi publik yang memadai dan terintegrasi.
Dengan begitu, pembangunan rumah murah ke arah pinggiran kota justru menimbulkan masalah baru karena membengkaknya biaya transportasi harian warga untuk bekerja setiap hari, yang jumlahnya cukup besar.
Dengan kondisi itu, fungsi Bank Tanah Pemerintah perlu diperkuat, disertai dengan pengoptimalan aset negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk penyediaan hunian di pusat kota.
Baca juga : KLH Minta Pemda Naikkan Anggaran Minimal 3 Persen
Itu lebih efektif memangkas biaya akuisisi tanah. Sehingga pembangunan hunian vertikal terjangkau berkonsep Transit-Oriented Development (TOD) bisa terealisasi secara berkelanjutan.
Dia meminta Pemerintah berani memanfaatkan lahan-lahan strategis milik negara di tengah kota agar MBR bisa tinggal dekat pusat aktivitas ekonomi. “Itu memastikan MBR tetap berada di pusat kota dan tidak tergeser ke wilayah pinggiran yang jauh dari pekerjaan serta akses transportasi publik setiap hari,” terangnya.
Selanjutnya, selain unit fisik Pemerintah perlu mengarusutamakan skema alternatif seperti Rent-to-Own (RTO) dan rumah sewa publik jangka panjang.
Pendekatan itu jadi solusi bagi pekerja informal dan generasi muda yang sulit akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Paradigma harus diubah karena hunian aman, layak, terjangkau jadi tujuan utama.
Baca juga : Sikap Bulat PKS: Tiket Pilpres 2029 Harus Gunakan Hasil Pileg 2029
Huda menilai, terobosan itu mendesak agar Program 3 Juta Rumah mampu menjawab akar masalah perumahan secara permanen dan berkelanjutan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.