Sebelumnya
Komisi V akan mengawal ketat penyusunan regulasi teknis dan alokasi anggaran. “Agar setiap rupiah program perumahan tepat sasaran bagi rakyat dan bukan spekulasi pasar,” tegasnya.
Terkait berbagai sorotan itu, sebelumnya Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, Program 3 Juta Rumah difokuskan menjawab dua persoalan utama perumahan di Indonesia. Persoalan itu yakni masih rendahnya kepemilikan rumah dan tingginya jumlah masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Sebagai tindak lanjut, Maruarar mengklaim telah melaksanakan penyediaan hunian bagi MBR melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan terus berlanjut. Realisasi 2025 mencapai 278.865 unit dan jadi capaian tertinggi sepanjang sejarah.
Baca juga : Meutya Bahas Perlindungan Anak-anak Di Ruang Digital
Kementerian PKP bersama BP Tapera juga telah menggelar akad massal di Cileungsi 26 ribu unit, Serang 53.030 unit, dan Batang 62.710 unit.
Maruarar mengatakan, Pemerintah terus berupaya memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan rumah subsidi.
“Salah satunya melalui penggratisan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR di daerah yang sudah menerapkan kebijakan itu secara konsisten,” katanya.
Baca juga : KLH Minta Pemda Naikkan Anggaran Minimal 3 Persen
Selain penyediaan rumah, Pemerintah juga memperkuat pembiayaan perumahan melalui Kredit Program Perumahan (KPP). Program itu merupakan bagian kebijakan Pemerintah untuk memperkuat akses pembiayaan sekaligus memberdayakan masyarakat dan pelaku UMKM, serta terus menunjukkan peningkatan penyaluran secara nasional yang signifikan di lapangan saat ini.
Plafon KPP yang sebelumnya Rp 36 triliun telah ditingkatkan jadi Rp 50 triliun seiring tingginya penyerapan pembiayaan.
Realisasi KPP saat ini mencapai Rp 25,29 triliun dengan total 108.862 debitur. Penyaluran KPP dilakukan melalui sisi demand untuk pembangunan dan renovasi serta sisi supply bagi pelaku usaha perumahan.
Baca juga : Sikap Bulat PKS: Tiket Pilpres 2029 Harus Gunakan Hasil Pileg 2029
Dari sisi suplai, KPP mendukung pelaku usaha dalam ekosistem perumahan mulai pengembang, kontraktor, hingga toko bahan bangunan. “Dari sisi perbankan penyaluran KPP terbesar melalui BRI Rp 11,975 triliun, disusul BTN Rp5,243 triliun, BNI Rp 2,394 triliun, dan Bank Mandiri Rp 1,880 triliun,” tandasnya. PYB
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Minggu, 27 September 2026 dengan judul "Banyak Hambatan Akses Hunian Layak DPR Sarankan Kementerian PKP Membenahi Masalah Struktural"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.