RM.id Rakyat Merdeka - Alokasi subsidi energi sebesar Rp 261,5 triliun dalam APBN 2027 dinilai perlu diikuti dengan pengawasan ketat agar manfaatnya benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Besarnya anggaran subsidi juga harus dibarengi dengan perbaikan data penerima dan distribusi untuk mencegah kebocoran.
Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar Jamaludin Malik menyambut positif keputusan pemerintah dan DPR mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp 261,5 triliun dalam APBN 2027.
Menurutnya, alokasi tersebut menunjukkan negara tetap hadir menjaga keterjangkauan energi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Dari total subsidi energi tersebut, sekitar Rp 131,39 triliun dialokasikan untuk subsidi BBM dan LPG 3 kilogram.
Baca juga : Mekeng: Perkuat Bauran EBT agar Listrik Andal dan Swasembada Energi
Sementara subsidi listrik sebesar Rp 130,11 triliun. Total subsidi energi tersebut turun sekitar Rp 11,44 triliun dibandingkan alokasi dalam rancangan sebelumnya.
“Subsidi energi Rp 261,5 triliun bukan angka yang kecil. Ini menunjukkan pemerintah tetap memberikan perhatian besar untuk melindungi masyarakat. Sekarang yang paling penting adalah memastikan setiap rupiah subsidi itu benar-benar sampai kepada rakyat yang berhak dan membutuhkan,” kata Jamaludin.
Dalam APBN 2027, volume BBM bersubsidi ditetapkan sekitar 19,56 juta kiloliter, terdiri atas sekitar 19 juta kiloliter Solar dan 561 ribu kiloliter minyak tanah.
Sementara volume LPG 3 kilogram ditetapkan sebesar 8 juta metrik ton, dengan subsidi tetap Solar sebesar Rp 1.000 per liter.
Jamaludin menilai penyesuaian anggaran dan volume subsidi harus dibarengi dengan perbaikan data penerima serta pengawasan distribusi.
Baca juga : Dewi Yustisiana: Listrik Desa Harus Jadi Penggerak Ekonomi Rakyat
Menurutnya, efisiensi subsidi jangan sampai mengurangi hak masyarakat yang memang membutuhkan.
Efisiensi harus dilakukan dengan mengurangi kebocoran dan penggunaan subsidi oleh kelompok yang tidak berhak.
“Prinsipnya sederhana. Masyarakat yang memang berhak jangan sampai kesulitan mendapatkan BBM, LPG 3 kilogram maupun listrik bersubsidi. Sebaliknya, masyarakat yang mampu jangan mengambil bagian subsidi yang sebenarnya diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan,” ujarnya.
Jamaludin juga mendukung penyempurnaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu basis untuk memperbaiki ketepatan sasaran subsidi.
“Kalau datanya semakin akurat, distribusinya kita awasi dan kebocorannya bisa ditekan, anggaran negara akan semakin efektif. Jadi bukan sekadar berapa besar subsidinya, tetapi apakah manfaatnya benar-benar sampai kepada rakyat yang berhak,” tegasnya.
Baca juga : Klarifikasi Moreno Soeprapto Soal Video Call Viral Julurkan Lidah Saat Rapat DPR
Jamaludin berharap kebijakan subsidi energi berjalan seiring dengan agenda pemerintah memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.
“Masyarakat yang membutuhkan tetap kita lindungi, sementara produksi dan sumber energi dalam negeri terus kita perkuat. Dengan begitu ketahanan energi nasional semakin kuat, subsidi semakin tepat sasaran, dan manfaat APBN semakin besar dirasakan rakyat,” pungkas legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah II itu.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.