RM.id Rakyat Merdeka - Penguatan kohesi sosial, penegakan hukum yang berkeadilan di hadapan aparat, serta pelaksanaan demokrasi ekonomi yang selaras dengan konstitusi adalah kunci utama untuk membawa Indonesia kembali kepada kejayaan peradabannya.
Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi RI Periode 2015–2018, Prof. Dr. Arief Hidayat, saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional bertajuk "Pokok-Pokok Haluan Negara: Menata Arah Pembangunan Nasional Indonesia", yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian MPR RI bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, di Ruang Teater Lantai 2, Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (28/10/2026).
Seminar ini dilaksanakan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, yang sekaligus mengupas secara mendalam urgensi PPHN dalam menata arah dan strategi pembangunan nasional secara berkelanjutan.
Turut hadir di antaranya Anggota Badan Pengkajian MPR RI, Dr. Hj. Ida Fauziyah, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015–2018, Prof. Dr. Arief Hidayat, Guru Besar Politik Islam dan Hukum Tata Negara FSH UIN Jakarta, Prof. Dr. Khamami Zada, dan Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UIN Jakarta, Rizqon Halal Syah Aji.
Baca juga : MPR Ajak UIN Jakarta Bedah Draf PPHN
Dimoderatori Dosen Hukum Tata Negara FSH UIN Jakarta, Rahmat Ferdian Andi Rosidi, acara ini juga dihadiri oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Asep Saepudin Jahar dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof. Dr. H. Muhammad Maksum.
Kemudian turut serta Ketua Pelaksana Constitutional Law Festival 2026, Bintang Anugrah Ilahi; Ketua HMP Prodi Hukum Tata Negara UIN Jakarta, Falih Rizky Anhari, beserta para mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah.
Dalam seminar tersebut, Prof. Arief menyoroti pentingnya jaminan persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945.
Baginya, tantangan terbesar saat ini terletak pada kesenjangan antara teori hukum yang ideal (das sollen) dengan kenyataan praktis di lapangan (das sein). Selain itu, ia juga menyebut bahwa pemilu yang berbiaya mahal di Indonesia dinilai lahir dari praktik demokrasi yang baru menyentuh permukaan elektoral semata.
Baca juga : Rudianto Lallo: Langkah Preventif Agar Aksi Berjalan Damai
Prof. Arief menegaskan bahwa mandat politik dari pemilu tidak boleh terputus, melainkan harus terhubung secara utuh dengan kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi.
"Kita memberikan mandat di pemilu berkaitan dengan pemilihan mandat ini untuk menyebarkan kesejahteraan rakyat. Tapi sementara ini terputus, seolah-olah setelah kita lima tahun, sudah diserahkan pada DPR, MPR, Presiden di Jakarta, sudah berjalan untuk membentuk kabinet seenaknya sendiri, tidak bisa ditanya, tidak mengingat untuk kesejahteraan," tuturnya.
Dalam dinamika perencanaan pembangunan, Prof. Arief mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak terjebak pada perubahan konstitusional radikal yang berpotensi memicu kebuntuan konstitusional (constitutional deadlock) dan melemahkan kohesi sosial yang saat ini rapuh.
"Kalau kohesi sosial lemah, mengubah undang-undang yang selalu kita bayangkan dulu konstitusional, malah bisa terjadi constitutional deadlock. Bisa terjadi constitutional deadlock yang mengakibatkan chaos kembali," sambungnya.
Baca juga : Bambang Rukminto: Perlu Diapresiasi, Tapi SOP-nya Harus Jelas
Mengusung semangat Bung Karno terkait "Jas Merah" atau Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah, Prof. Arief mengajak seluruh elemen bangsa untuk merefleksikan kembali sejarah besar Nusantara sebelum abad ke-15, serta mensyukuri kekayaan alam dan geografis yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia.
"Dari situ kita bisa melihat, apakah itu tidak patut kita sangat bersyukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan kita berdiri. Kenapa kita berdiri? Tuhan suruh berdiri. Berdiri Allah berlebih, kita tidak bersyukur dan memanfaatkan kesyukuran ini, malah kita kufur,” paparnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.