RM.id Rakyat Merdeka - Sekretariat Jenderal MPR RI menerima kunjungan delegasi Parliamentary Committees Support Service (PCSS) Bangsamoro Transition Authority (BTA) dan Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari program pertukaran pembelajaran untuk mendalami sistem parlemen, tata kelola pemerintahan, serta praktik otonomi daerah di Indonesia.
Delegasi yang berjumlah 10 orang itu diterima Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Setjen MPR RI, Dr. Wachid Nugroho, didampingi sejumlah pejabat dan staf Setjen MPR RI.
Baca juga : Peneliti Spektrum Demokrasi: Bongkar Tuntas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Rombongan dipimpin Supervising Legislative Staff Officer II for the Rules, Ethics, and Accountabilities Division (READ), Jehan D. Alangca-Madid. Dalam pertemuan yang berlangsung akrab di Ruang Rapat Gedung Nusantara III tersebut, Jehan menjelaskan, kunjungan ke Indonesia merupakan bagian dari learning exchange program atau program pertukaran pembelajaran.
Melalui kegiatan ini, delegasi ingin memperoleh gambaran langsung mengenai praktik kelembagaan parlemen dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. PCSS, lanjut Jehan, memiliki peran memberikan dukungan teknis, administratif, dan analitis kepada anggota Parlemen Bangsamoro.
Dukungan tersebut diperlukan agar para anggota parlemen dapat menjalankan mandatnya secara optimal, khususnya dalam fungsi legislasi, representasi, dan pemerintahan.
Baca juga : Suara Rakyat Tidak Boleh Dibungkam Oleh Siapa Pun
Jehan mengungkapkan, sebagai lembaga parlemen yang relatif baru, Bangsamoro membutuhkan referensi dan pengalaman dari negara lain dalam membangun tata kelola demokrasi.
Indonesia menjadi salah satu tujuan pembelajaran karena memiliki sistem presidensial serta mekanisme hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang menarik untuk dipelajari.
"Karena parlemen Bangsamoro terbilang masih 'muda', keputusan memilih melakukan studi banding ke parlemen Indonesia, kami rasa sangat tepat. Sistem kami kurang lebih memiliki kesamaan karena sama-sama beroperasi dalam sistem presidensial. Kami ingin mempelajari model tata kelola demokrasi Indonesia yang unik, terutama bagaimana menyeimbangkan sistem presidensial dengan otonomi daerah yang efektif," ujarnya.
Baca juga : Seni Satire dan Robohnya Dinding Kedewasaan Politik Kita
Jehan menambahkan, pembelajaran tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi sekretariat dan komisi-komisi di Parlemen Bangsamoro dalam memberikan dukungan kepada para anggota parlemen.
Beberapa bidang yang menjadi perhatian delegasi antara lain tata tertib dan etika, pendapatan, audit dan akuntabilitas, serta penyusunan dan kodifikasi peraturan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.