RM.id Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong pelibatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sejak tahapan awal. Langkah ini penting agar aspirasi dan kebutuhan fiskal daerah tidak sekadar menjadi pertimbangan, tetapi benar-benar masuk dalam proses perumusan kebijakan anggaran Pemerintah pusat.
Koordinator Tim Kerja Evaluasi dan Mekanisme Kerja Panitia Musyawarah (Panmus) DPD RI, Abdul Kholik, mengatakan pihaknya tengah mengoptimalkan fungsi pertimbangan APBN agar kepentingan daerah, terutama terkait Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH), mendapat porsi yang lebih adil dalam kebijakan fiskal nasional.
Menurutnya, keterlibatan DPD dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sejak tahun ini merupakan perkembangan positif. Namun, DPD ingin peran tersebut diperluas hingga dapat terlibat lebih awal dalam proses perumusan anggaran bersama pemerintah.
"Kami mengapresiasi Presiden dan DPR karena mulai tahun ini DPD dilibatkan dalam memberikan pendapat atau pertimbangan terkait kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, kemudian nanti masuk ke RAPBN. Artinya, pemerintah dan Presiden punya komitmen untuk sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi daerah, bahkan sejak tahapan awal," kata Abdul Kholik usai menghadiri FGD di Kampus UPN Veteran, Depok, Sabtu (7/11/2026).
Ia menegaskan, keterlibatan sejak awal akan membuka ruang lebih besar bagi daerah untuk menyampaikan kebutuhan fiskal sebelum pemerintah menetapkan arah kebijakan anggaran.
Baca juga : 3 Daerah Kalsel Pamerkan Inovasi Unggulan dalam Presentasi IGA 2026
Dengan demikian, kebijakan APBN tidak hanya berorientasi pada kepentingan pusat, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil dan kemampuan setiap daerah. Abdul Kholik menyebutkan, terdapat sejumlah opsi untuk memperkuat posisi DPD dalam proses penganggaran. Salah satunya melalui optimalisasi fungsi pertimbangan APBN.
Namun, ia juga membuka peluang penguatan melalui kerangka legislasi agar DPD dapat terlibat dalam pembahasan secara tripartit bersama pemerintah dan DPR.
"Kalau melalui Pasal 22 dan 22D, itu bisa menjadi pintu masuk untuk pembahasan secara tripartit. Namun, kalau hanya melalui pertimbangan APBN, sifatnya memberikan pertimbangan, bukan pembahasan secara langsung," ujarnya.
Selain memperkuat posisi kelembagaan dalam pembahasan RAPBN, DPD juga mendorong keterlibatan langsung dengan kementerian terkait, terutama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Langkah tersebut diperlukan agar kebutuhan fiskal dan aspirasi daerah sudah terakomodasi ketika pemerintah mulai menyusun perencanaan pembangunan dan kebijakan anggaran.
Baca juga : DPD Perkuat Perjuangan Aspirasi Daerah Lewat Legislasi Hingga Dialog Publik
Abdul Kholik menilai, mekanisme tersebut dapat memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Aspirasi mengenai TKD, DBH, hingga Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan tidak baru diperjuangkan ketika rancangan APBN memasuki tahap pembahasan, tetapi sudah menjadi bagian dari perencanaan pemerintah sejak awal.
Abdul Kholik mengungkapkan, berdasarkan perhitungan DPD, kebutuhan transfer ke daerah seharusnya dapat mencapai sekitar Rp 780 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kesepakatan pemerintah dan DPR sebesar Rp 735 triliun.
Karena itu, DPD masih mendorong agar alokasi TKD dapat dinaikkan mendekati angka kebutuhan yang telah dihitung berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah.
"Hitung-hitungan kami sebenarnya mestinya sampai angka Rp 780 triliun. Sementara pemerintah dan DPR menyepakati Rp 735 triliun. Kami masih ingin agar rentangnya bisa dinaikkan mendekati angka berdasarkan perhitungan DPD sesuai kebutuhan daerah," tegasnya.
Tidak hanya memperjuangkan peningkatan transfer fiskal, DPD juga menginginkan agar skema TKD mampu menjadi instrumen penguatan ekonomi daerah.
Baca juga : Seleksi Petugas Haji Daerah 2027 Dimulai, Pendaftaran 5-10 November 2026
Salah satu gagasan yang didorong adalah memberikan stimulus bagi daerah untuk mengembangkan potensi sumber daya alam melalui penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Abdul Kholik mencontohkan, daerah yang memiliki potensi pertambangan nikel maupun komoditas strategis lainnya perlu diberi kesempatan dan dukungan untuk mengelola sumber daya tersebut melalui BUMD.
Dengan begitu, daerah tidak hanya menjadi lokasi eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.
"Kalau daerah punya nikel, BUMD nikel harus bisa dibentuk untuk mengelola nikelnya. Jangan hanya diberikan kepada investor dari luar, tetapi daerah juga harus diperkuat. Supaya manfaatnya lebih besar bagi daerah, daerah punya kemampuan mengelola, memberikan kontribusi kepada pusat, sekaligus mendapatkan manfaat untuk daerah itu sendiri," jelasnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.